Hajinews.co.id — Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldy menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu segera melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi kebocoran data NPWP.
Dia menuturkan perintah presiden tersebut harus dilakukan Sri Mulyani untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Pasalnya, selama ini Kemenkeu kerap mengedepankan alokasi dana negara kepada proyek-proyek strategis, tetapi saat ini mengalami kebocoran.
“Ya, setuju, karena kemenkeu ini kan selalu mengedepankan istilah spending better salah satu nya dengan menggabung kan sistem-sistem digital SAKTI dan SPAN, dll, yang ternyata mengalami kebocoran data NPWP yang enam juta ini,” kata Bobby kepada wartawan, Selasa (24/9).
Legislator dari Fraksi Golkar itu juga mengingatkan Kemenkeu agar tidak menghabiskan uang negara ke arah yang tidak penting.
Oleh karena itu, dia meminta agar Kemenkeu langsung menyikapi perintah Presiden Joko Widodo untuk melindungi data masyarakat di dunia perbankan.
“Jangan karena memangkas anggaran dengan jargon spending better, arsitektur keamanan sibernya terlewat,” lanjutnya.
Dia menyebutkan ini harus dievaluasi saat ini dan diperbaiki celah kebocorannya.
“Perlu dilokalisasi dampak kebocorannya, baru dimitigasi resiko terjadinya pengulangan atau mencegah kebocoran di masa depan dengan melibatkan BSSN,” pungkas Bobby.
Sumber: JPNN
