TANJUNGPINANG, hajinews – Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna, Kepri, membenarkan anggotanya takut untuk melaut setelah masuknya kapal nelayan asing (KIA) di laut Natuna beberapa hari belakangan ini.
“Benar, sebagian nelayan khawatir melaut, karena mereka berpikir akan ada ancaman oleh nelayan asing,” kata Herman dihubungi di Natuna, Jumat (3/1/2020), seperti dilansir dari Antara.
Herman menyampaikan bahwa nelayan lokal sempat terganggu bahkan diusir oleh KIA saat sedang melaut.
“Nelayan saya kalau di laut tidak berani tidur saat istirahat, sebab khawatir ditabrak nelayan asing,” ungkap Herman.
Pihaknya pun berharap kehadiran kapal pengawas Indonesia turut hadir mengawasi aktivitas para nelayan Natuna, sebagaimana yang dilakukan kapal pengawas negara asing terhadap nelayan mereka.
“Kalau coast guard mereka melakukan itu, kenapa kita tidak. Lakukan hal yang sama agar nelayan kami juga aman melaut,” ujarnya berharap.
Dia mengharapkan paling tidak nelayan Natuna harus dibekali alat komunikasi khusus saat melaut, agar mudah dipantau terutama oleh pihak berwajib.
“Saya akan coba usulkan lagi bantuan ke pihak terkait, agar nelayan kita dibekali dengan sarana atau alat HT,” tutur dia.
Selain itu, Herman juga mengimbau kepada semua nelayan supaya tidak takut melapor jika mendapat ancaman dari nelayan asing.
Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada TNI AL, Bakamla dan KKP yang telah bertindak cepat menanggapi laporan masyarakat atas masuknya kapal ikan asing di laut Natuna.
“Kita apresiasi, tidak lama setelah viral masalah ini, pihak keamanan langsung bertindak,” tuturnya.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto meminta pihak berwenang melindungi nelayan tradisional di Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dari intervensi nelayan asing.
“Kasihan nelayan-nelayan kita, mereka sekarang jadi ketakutan turun melaut,” ucapnya,di Tanjungpinang, Jumat (3/1/2020).
Apalagi, lanjut dia, kapal nelayan asing memiliki peralatan yang jauh lebih canggih dibanding nelayan tempatan. Bahkan dari segi jumlah, kata dia, nelayan lokal juga masih kalah dengan nelayan asing.
“Makanya kalau digertak nelayan asing, nelayan kita tak bisa berbuat banyak,” ucap dia.
Mantan Kepala BP2RD Kepri ini turut meminta pemerintah pusat dapat mengambil langkah tegas dan konkrit terkait keberadaan kapal nelayan asing di Natuna.
“Kami sudah surati pemerintah pusat, biar masalah ini tidak berlarut sehingga nelayan kita tenang melaut dan menikmati hasilnya,” ujarnya.
Kapal-kapal China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di laut Natuna yang merupakan bagian dari Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serius membangun Maritime Surveillance System di laut Natuna.
“Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia,” kata Kharis kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
“Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok (China) yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI,” tegas Kharis menambahkan. (rah/berbagai sumber)
