TANJUNGPINANG, hajinews.id – Kepala Dispen Lantamal IV/Tanjungpinang, Mayor Marinir Saul Jamlaay menyatakan lima Kapal Republik Indonesia (KRI) saat ini mengamankan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, terkait kapal asing yang dikawal coast guard China.
“Tiga KRI sejak beberapa hari lalu sudah berada di Natuna, dan hari ini dua KRI dari Jakarta sudah tiba di Natuna,” kata Saul Jamlaay di Tanjungpinang, Sabtu (4/1/2020), seperti dilansir dari Antara.
Menurut Saul kondisi di perairan Natuna saat ini aman. Seluruh kapal asal China sudah diusir dari Perairan Natuna.
Selain KRI, pengamanan juga dilakukan dengan menggunakan pesawat intai maritim. “Kondisi sekarang landai, sudah aman. Namun perairan di Natuna tetap dikawal ketat,” tuturnya.
Saul melanjutkan, Lantamal IV/Tanjungpinang memberi bantuan logistik dalam pelaksanaan operasi pengamanan di Natuna. Lanal Ranai terlibat langsung dalam mengamankan Perairan Natuna. “Kalau personel, tidak ada dari Lantamal IV, namun kami membantu logistik,” katanya.
Dia menambahkan permasalahan kapal-kapal asal China yang masuk ke Natuna merupakan atensi negara. Lantamal IV/Tanjungpinang memberi perhatian khusus terhadap permasalahan itu sejak lama.
“Kami memberi perhatian khusus terhadap pengamanan di daerah perbatasan, seperti di Natuna,” ujar Saul.
Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara.
Sebelum bertolak dari Landasan Udara TNI Halim Perdanakusumah, Yudo mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.
Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini.
Yudo menyatakan operasi itu bakal digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara.
Saat ini, tegas Yudo, wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020. Operasi tersebut merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Pemerintah China berkeras memiliki kedaulatan di wilayah perairan sekitar Natuna, Kepulauan Riau. Beijing menganggap perairan itu termasuk ke dalam perairan Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim sebagai wilayah kedaulatannya dengan dalil nilai historis.
Pemerintahan Presiden Xi Jinping juga menganggap klaimnya atas perairan kaya sumber dalam itu adalah sah di mata hukum internasional, termasuk dalam Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan (UNCLOS 1982).
“Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China ini mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah Indonesia terima atau tidak, penolakan tidak akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan terkait,” papar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing pada Kamis (2/1/2020).
Sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. (rah/berbagai sumber)
