TANGERANG, hajinews.id-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut banyak oknum penjarah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kini gerah dan mulai menebar fitnah terhadap dirinya dan Presiden Joko Widodo terlibat dalam skandal Jiwasraya.
“Mungkin ada oknum-oknum yang gerah yang selama ini menjarah Jiwasraya. Dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang (baru menjabat menteri), kita baru mau bersih-bersih (di BUMN),” ujar Erick Thohir di Tangerang, Banten, Ahad (5/1/2020).
Erick juga menyesalkan adanya tuduhan bahwa orang dalam istana terlibat kasus Jiwasraya dan nama Presiden Joko Widodo sampai ikut disebut-sebut. “Ya mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah Istana yang ambil. Ini kan jangan-jangan kebalik, yang neriak-neriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar,” kata Erick menegaskan.
Menurut Erick, justru Jokowi saat ini tengah mencari solusi atas permasalahan Jiwasraya. Jokowi juga tidak pernah melarikan diri, kalaupun terlibat. “Tapi kali ini dituduh-tuduh dan dibilang kita yang merampok, ya. Saya rasa teman-teman tahu lah siapa yang merampok,” ucap Erick.
Selain munculnya tuduhan, Erick mengaku mendapatkan informasi akan ada demo pada pekan ini yang menyasar kantor Kementerian BUMN, KPK, dan depan Istana Negara.
Erick menegaskan, saat ini persoalan hukum di Jiwasraya sudah dalam proses di Kejaksaan Agung. Pihaknya tak mengurusi soal ranah hukum. Tugas Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan adalah memberik kepastian kepada para nasabah mengenai hak yang seharusnya diterima.
“Kalau hukum bukan di wilayah saya dan Bu Sri Mulyani. Saya dan Bu Sri Mulyani memastikan nasabah dapat kepastian dari pada yang sudah wajib terima,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dari pihak Kementerian BUMN untuk membenahi Jiwasraya pertama akan dibentuk holdingisasi. Dengan begitu, holding di atas Jiwasraya bisa mengalirkan dana untuk menyelamatkan nasabah. “Langkah pertama holdingisasi Jiwasraya akan ada cash flow kurang lebih Rp 1,5-2 triliun. Sehingga nasabah yang selama ini tidak ada kepastian akan ada dana bergulir. Sebab tidak boleh disetop,” terang Erick.
Lebih lanjut Erick mengungkapkan sudah ada langkah-langkah yang akan diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan yang sekarang. “Tapi kan proses itu berjalan 1-4 tahun, lalu ada skema-skema yang lain yang juga akan kita lakukan. Intinya apa, pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab, tidak melarikan diri,” ujar dia. (rah/berbagai sumber)
