JAKARTA, hajinews.id – Pakar Politik Luar Negeri China dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Rachmat Yuliantoro berpendapat insiden yang dibuat pemerintah China di Laut Natura Utara adalah upaya rezim Partai Komunis China (PKC) untuk mengendorkan tekanan internasional pada dua isu domestik mereka yakni Hong Kong dan Uighur.
“Rezim PKC sedang sangat tersudut oleh isu Hong Kong dan Uighur. Ini tantangan besar dan pelik mereka. Sehingga saya kira di Natuna, mereka sedang diveriting the attention dengan masuk ke ZEE Indonesia agar perhatian pemerintah dan publik muslim Indonesia atas Uighur dan juga Hong Kong mengendur,” kata Nur Rachmat, Senin (6/1/2020) malam.
Menurut Nur Rahmat, politik luar negeri China secara umum memiliki empat tujuan utama. Pertama, mempertahankan integritas teritorial. Kedua, memajukan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menciptakan imaji sebagai negara yang bersahabat. Dan keempat, mempertahankan legitimasi Partai Komunis.
“Apa yang sekarang sedang berlangsung di Laut Natuna Utara pada hakikatnya adalah sejalan dengan semua tujuan di atas, kecuali tujuan yang ketiga,” jelas Nur Rahmat.
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM ini mencermati China sedang menunjukkan bahwa siapa pun tak akan pernah mundur jika sudah menyangkut integritas wilayahnya. Begitu juga China di Hong Kong dan Uighur, sebagaimana sikap negara lainnya pada wilayahnya, tak akan mau didesak-desak untuk bersikap sebaliknya.
Adapun menyangkut langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah laut Natuna Utara, menurut Nur Rahmat, sudah sangat tepat, yakni tegas sekaligus tidak terpancing oleh publik untuk mengambil langkah berlebihan.
Rezim Partai Komunis China (PKC) saat ini sedang tersudut oleh persoalan domestik yang menjadi tekanan luas secara internasional, yakni demonstrasi besar-besaran di Hong Kong dan masalah penanganan etnis muslim Uighur.
Pada Sabtu (4/1/2020) lalu, China baru saja memecat Wang Zhimin, Kepala Kantor Penghubung mereka di Hong Kong yang dinilai tidak berhasil menangani enam bulan protes antipemerintah yang terjadi di Hong Hong. Wang dinilai menciptakan krisis terburuk di Hong Kong sejak penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China pada 1997. Beijing kemudian menunjuk Luo Huining yang merupakan salah satu pejabat teras Partai Komunis di Provinsi Shanxi sebagai pengganti Wang.
Sementara itu TNI kemarin mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan perairan Natuna, Kepulauan Riau. Langkah ini dilakukan lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di perairan Natuna hingga saat ini.
“Kami perkuat hingga delapan KRI di daerah operasi,” kata Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi, Senin (6/1/2020).
Dia mengatakan bahwa situasi di Perairan Natuna belum banyak berubah sejak Minggu (5/1/2020). TNI, kata Fajar, Pihaknya, masih terus melakukan upaya mengatasi situasi tersebut dengan melakukan berbagai pengembangan langkah sesuai perkembangan situasi di lapangan. (rah/berbagai sumber)
