JAKARTA, hajinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat membenarkan KPK ingin menggeledah kantor DPP PDIP namun penyidik tak diizinkan melakukan penggeledahan.
“Iya, saya sudah kontak (DPP) tadi, tapi informasi yang saya terima bahwa ada tidak ada bukti-bukti kuat, seperti surat tugas dan lain-lain,” ujar Djarot di Jakarta, Kamis (9/1/2020) ketika dikonfirmasi ihwal penolakan penggeledahan di kantor DPP PDIP.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi itu menegaskan para penyidik KPK tidak diizinkan menggeledah DPP dengan alasan mereka tidak memiliki bukti-bukti yang jelas. Djarot menepis dianggap menolak untuk digeledah.
Menurut Djarot PDIP akan menghormati semua proses hukum dan partai tidak akan mengintervensi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa individu atau oknum tersebut tidak mewakili partai.
“Siapa pun kader yang bersalah akan diberikan sanksi tegas. Jadi, silakan saja (diperiksa) asalkan betul-betul resmi,” ujar Djarot menekankan.
Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro dipenuhi wartawan yang hendak mengonfirmasi penggeledahan tersebut. Namun, para penjaga kantor DPP menepis ada penyidik KPK yang datang. Kondisi kantor DPP PDIP ditutup rapat dan awak media dilarang masuk. Kehadiran penyidik KPK ke DPP PDIP disebut-sebut ingin menggeledah ruang kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Terkait soal tersebut Djarot mengaku tidak tahu menahu. “Saya nggak tahu kalau soal itu,” ucap Djarot saat dikonfirmasi lebih jauh.
Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1/2020). Wahyu ditangkap bersama tiga orang lainnya. KPK masih memeriksa secara intensif Wahyu Setiawan hingga saat ini. (rah/berbagai sumber)
