Hajinews – Masuknya varian Delta ke Indonesia mengakibatkan meningkatnya kasus baru positif COVID-19. Hal ini membuat pemerintah kewalahan.
“Sejak varian delta merebak, masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kelompok masyarakat yang semula tidak mau divaksin, sudah mau. Sampai sekarang kita kewalahan karena varian Delta merebak. Dulu orang nggak mau vaksin. Sekarang rebutan vaksin sampai antre di mana-mana. Bahkan sampai ditolak. Kenapa? Karena tenaga kesehatan tidak cukup,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Sabtu (24/7).
Begitu banyaknya orang yang mau divaksin, pemerintah akhirnya membuat kebijakan vaksin berbayar. Belakangan, kebijakan itu dicabut.
“Kemudian timbul penolakan dari masyarakat. Katanya melanggar prinsip keadilan nanti ada kelas sosial yang mampu bayar dan ndak mampu bayar. Akhirnya, pemerintah memutuskan tidak ada vaksin berbayar,” tegasnya.
Mahfud menegaskan pemerintah terus memperhatikan dan berupaya menangani persoalan akibat COVID-19. “Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan COVID-19 yang trennya terus tidak menentu,” jelas Mahfud.
Pemerintah, lanjutnya, terus menyerap aspirasi dari masyarakat terkait keresahan tersebut. Aspirasi tersebut lalu diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dalam mengatur penanganan pandemi COVID-19. (Dbs)
