Hajinews.id — Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis survei terbaru bertajuk ‘Sikap Publik Nasional Terhadap Amandemen UUD 1945’. Hasil survei menunjukkan hanya ada 10% masyarakat yang setuju gagasan bahwa seorang presiden harus bekerja berdasarkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
“Hanya 10% yang ingin presiden bekerja menurut GBHN/PPHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR,” kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, Jumat (15/10).
Sirojudin menuturkan mayoritas masyarakat yakni 81% lebih ingin presiden bekerja sesuai janji kampanye kepada masyarakat dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
“Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN, naik dari 75% pada survei Mei 2021 menjadi 81% pada survei September 2021,” ucapnya.
Dia menambahkan dukungan pada pandangan presiden harus bekerja sesuai dengan janjinya pada rakyat, bukan berdasarkan PPHN sudah menguat dalam lima bulan terakhir
Abbas menjelaskan penolakan atas wacana presiden bekerja atas dasar PPHN dan bertanggung jawab pada MPR merata di setiap kelompok masyarakat.
“Mayoritas dari setiap pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi, serta mayoritas warga pada setiap segmen demografi dan wilayah lebih menginginkan presiden bekerja atas dasar janji programnya pada masa kampanye dan bertanggung jawab pada rakyat,” tutup Sirojudin.
Survei ini digelar pada 15-21 September 2021 dengan melibatkan 1.220 responden yang diwawancara secara langsung. Responden berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Margin of error survei sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan hasil survei 95 persen.(dbs)
