Medan, Hajinews.id — Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengkritik pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) sebagai hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU). JK awalnya menyebut Kemenag itu bukanlah hadiah.
“Itu bukan hadiah, itu adalah keharusan karena kita negeri ini berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,” kata JK usai melantik Palang Merah Indonesia (PMI) di Medan, Senin (25/10/2021).
JK mengatakan Kemenag harus mengayomi seluruh agama. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu juga mengatakan tidak tepat jika Kemenag adalah hadiah untuk NU.
“Sehingga tentu semua agama sangat penting untuk diayomi. Jadi bukan hanya untuk NU, tapi semua agama dan semua organisasi keagamaan itu diayomi oleh pemerintah lewat Kementerian Agama,” jelasnya.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa Kemenag merupakan hadiah untuk NU. Hal itu disampaikan Yaqut saat webinar Hari Santri yang diselenggarakan RMI-PBNU.
Yaqut awalnya menyampaikan soal adanya perdebatan kecil saat mendiskusikan tentang Kemenag. Keributan itu terjadi saat Yaqut menyampaikan ingin mengubah logo dan tagline dari Kemenag.
“Ada perdebatan kecil di Kementerian, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama, tagline Kementerian Agama itu kan ‘Ikhlas Beramal. Saya bilang, nggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya bantu tapi minta potongan tapi nggak ikhlas. Nah ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama,” kata Yaqut dalam webinar bertajuk Webminar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU.
Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada sejarah asal usul Kementerian Agama. Merespons hal itu, Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.
“Ada yang bilang salah satu ustaz ‘loh nggak bisa Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam’ karena waktu itu perdebatannya bergeser ke kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama,” katanya.
“Ada yang tidak setuju, ‘Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam’ karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, ‘Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU’, ‘bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU’. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU,” kata Yaqut.(dbs)
