Jakarta, Hajinews.id – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengungkapkan, lebih dari 50 tahun sektor riset Indonesia tidak menunjukkan kemajuan. Riset kecil-kecilan yang dilakukan berbagai lembaga riset pemerintah dan litbang Kementerian/ Lembaga belum berdampak signifikan pada pembangunan nasional.
Kemandekan tersebut menjadi alasan untuk mengintegrasikan semua lembaga riset pemerintah ke dalam BRIN. Masalah fundamental sektor riset itu dinilai bisa diperbaiki dengan hadirnya BRIN yang mempunyai kekuatan sumber daya yang luar biasa mulai dari SDM, infrastruktur hingga anggaran.
“Itu (BRIN) memang untuk menjawab problem fundamental riset kita yang kalau kami di internal, ya kita 50 tahun ini hampir tidak bergerak,” ujarnya dalam acara Laksana Tri Handoko Jawab Gugatan Soal BRIN: Ada Area Gelap di Eijkman di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Senin (10/1) malam.
Menurut Handoko, mandeknya sektor riset nasional yang berjalan lebih dari 50 tahun itu tidak berlebihan. Hal itu tidak perlu dibandingkan dengan negara maju, cukup dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand yang dulunya belajar teknologi dari Indonesia.
Harus diakui bahwa saat ini banyak periset atau pun dosen yang melanjutkan pendidikannya di negeri Jiran itu. Artinya, selama ini memang perkembangan riset nasional termasuk di perguruan tinggi tidak berjalan.
“Tidak bergerak dari sisi apa kalau kita sandingkan dengan Malaysia, sayangnya. Malaysia tahun 70-an banyak belajar dari kita, Thailand juga sama tapi sekarang kita semua tahu banyak orang Indonesia bahkan dosen di perguruan tinggi, periset kami pun di BRIN banyak ke Malaysia,” tutur Handoko.
Tentu itu bukan hal yang buruk, tetapi ketertinggalan itu yang patut menjadi introspeksi, termasuk para periset sendiri.
Ia menambahkan, sektor riset Indonesia tidak bergerak lantaran terlalu banyak lembaga-lembaga riset kecil. Apalagi lembaga-labaga riset itu justru didominasi lembaga riset pemerintah. Dengan anggaran yang terbagi, infrastruktur di masing-masing lembaga tidak memadai serta SDM yang tidak begitu kuat pada setiap lembaga, hasilnya pun tidak berdampak pada pembangunan.
“Nah, kalau yang harus banyak itu justru riset yang non pemerintah bukan pemerintah. Kalau standar UNESCO 80% riset dan aktivitas riset itu oleh swasta karena swasta itu yang menumbuhkan ekonomi bukan pemerintah. Pemerintah itu kan fasilitator, inabler, tapi pemerintah tidak bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang katakanlah signifikan,” jelasnya.
Handoko menyebut bahwa lembaga riset pemerintah terlalu dominan dengan dibagi pada 74 K/L. Sehingga semua kecil, bahkan LIPI yang paling besar saat itu sebenarnya terlalu kecil.
“Makanya kita tidak punya cukup kapasitas dan kompetensi untuk berkompetisi. Padahal riset itu harus berkompetisi karena riset itu menciptakan kebaruan, invensi itu nanti jadi inovasi. Dan kebaruan itu harus global tidak bisa hanya di Indonesia saja, percuma,” tandasnya.
