Hajinews.id — Fachry Ali menyebut salah satu simpul penting pemikiran Soedjatmoko ialah ketika memproyeksikan kekhawatirannya pada konsentrasi kekuasaan berdasarkan cita-cita pembangunan, pada kasus report World Bank 1978 berjudul “World Development”.
Hal tersebut Fachry ungkapkan dalam diskusi LP3ES Mengenang Soedjatmoko
“Membaca Soedjatmoko dan Peluncuran Rangkaian Kegiatan 1 Tahun ; Mengenang Peninggalan Karya Intelektual Soedjatmoko” pada, Senin (10/1/2022).
Fachry menuturkan, jika laporan Soedjatmoko meyakini program pemberantasan kemiskinan mutlak (absolute poverty) tak akan tercapai pada tahun 2000 kendatipun telah dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Terlepas dari jenis model pertumbuhan apapun atau model-model pemerataan bagi pembangunan.
“Jika proyeksi itu benar, dan dengan mengingat kemiskinan, buta huruf dan pengangguran yang meluas dalam penduduk dunia ini, apakah ada prospek bagi kebebasan manusia yang bermakna? Pertanyaan ini adalah ancang-ancang untuk mengungkap kekhawatiran kekuasaan otoriter yang secara struktural “terpaksa” muncul demi usaha melenyapkan kemiskinan,” kata Fachri.
Ia pun menyebutkan kutipan tulisan Soedjatmoko, ‘Seluruh skenario untuk hidup di dalam dunia yang penuh sesak, lapar dan bersaing yang semacam itu memperlihatkan bertambahnya tekanan-tekanan ke arah otoritarian dan penindasan yang lebih besar, persaingan yang lebih tajam dan konflik atas sumber-sumberdaya langka dan meningkatnya kekerasan, baik antar negara maupun di dalam negara itu sendiri.’ Menyiratkan kekhawatirannya bahwa kebebasan manusia menjadi korban pertama dalam situasi kehidupan yang semacam itu.
Yang menurutnya, Soedjatomoko melihat bahwa sumber ancaman terhadap kebebasan dan otonomi manusia bagi Soedjatmoko tidak bersifat tunggal. Tetapi berasal dari keharusan struktural terbentuknya kekuasaan kuat dan terpusat yang diasumsikan perlu guna memberantas kemiskinan.
Pembangunan, tidaklah terbatas pada pembangunan material. Melainkan, pembangunan kemampuan manusia secara tersendiri atau berkelompok memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.
“Soedjatmoko sendiri menyebut pembangunan itu harus dilangsungkan di dalam visi apa yang disebutnya democratic theory of development (teori pembangunan berdasarkan demokrasi). Yaitu, sebuah “theory about the kinds of development and their trajectories that are supportive of, and not destructive to freedom and human dignity” (teori tentang jenis-jenis pembangunan dan perlintasan-perlintasannya yang mendukung, dan bukan bersifat menghancurkan kebebasan dan kedigdayaan manusia),” tandasnya.
