Jakarta, Hajinews.id — Kajian Seri Peradaban Islam dengan topik “Menyegarkan Kembali Makna Haji Mabrur” yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) merekomendasikan perlunya transformasi tata kelola penyelenggaraan haji. Tujuannya agar kualitas haji mabrur dapat dimaksimalkan dalam gerakan dakwah dan peradaban baru pasca haji. Calon haji harus lolos manasik dan terpenuhi syarat kesehatannya, yang dibuktikan dengan sertifikat.
Kajian seri ke-4 digelar dalam format seminar secara daring Jumat (28/1/2022). Hadir peserta dari seluruh Indonesia, dengan pembicara utama Prof Dr. Abudin Nata, MA (Guru besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PP IPHI), Dr. Tuan Guru Haji Jalalussayuti (Wakil Ketua PW IPHI NTB), Dr. dr. Fidiansyah Mursid, Sp. Kj (Sekretaris Dewan Penasihat PP IPHI), dan para penanggap Dr. Hj. Meiliana (Ketua PW IPHI Kalimantan Timur), Dr. H. Amas Tadjuddin (Sekretaris PW IPHI Banten), dan Drs. HM. Nur Fauzan Ahmad, MA (Wakil Ketua PW IPHI Jawa Tengah).
Terungkap bahwa masalah utama penyelenggaraan haji saat ini adalah lamanya waktu tunggu dan masalah pengetahuan tentang manasik haji serta kesehatan calon jamaah haji. Masalah ini yang mempengaruhi kualitas berhaji termasuk berdampak pada perilaku pasca haji di masyarakat sebagai haji mabrur, yakni alumni haji yang makin meningkat iman dan takwanya, sabar, tidak mencampur adukkan yang halal dan haram, tidak maksiat, sabar, tidak sombong, peduli sosial, bekerja cerdas, tuntas dan ikhlas dan menebarkan kedamaian.
“Kalau sifat-sifat semacam ini ada pada alumni haji yang panjang usianya pasca haji, maka akan makin baik dampaknya di masyarakat, karena pengabdiannya akan makin berkualitas. Ini akan berbeda dengan para calon haji yang ketika berangkat sudah sepuh, karena masa tunggunya sangat lama,” kata HM Nur Fauzan Ahmad.
Nur Fauzan Ahmad berpendapat bahwa lamanya waktu tunggu hendaknya dapat dipakai untuk meningkatkan pengetahuan manasik haji, yang tidak hanya dilakukan dengan 11 kali latihan manasik. Dengan demikian pemahaman tentang syarat dan rukun haji makin matang dan mengetahui apa arti dan filosofi haji yang sesungguhnya.
Dengan demikian makna istitho’ah (syarat mampu) juga termasuk dalam bidang kesehatan haji agar tidak menjadi beban bagi jamaah haji yang lain. “Jangan ingin meninggal di tanah suci karena berangkatnya sudah pikun, dimensia dan sakit-sakitan Ini sebenarnya istotho’ahnya tak terpenuhi. Kalau meninggal ya meninggal yang berkualitas,” kata Dr. Fidiansyah.
Ia tambahkan bahwa untuk orang-orang yang syarat istitho’ahnya tak terpenuhi karena kesehatannya, maka alangkah baiknya dibadalkan saja. Jangan dibadalkan ketika sudah berangkat sehingga tidak menjadi beban bagi yang lain. Dengan demikian biaya badal bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Sedangkan orang yang usianya sudah sepuh, dapat diberangkatkan dahulu meski hanya umrah.
Dr. Abidinsyah Siregar berpendapat bahwa menjadi haji mabrur memang perlu disiapkan, ukuran kemabrurannya disosialisasikan dengan baik, dan maslaah kesehatan harus menjadi pertimbangan utama.
Masukan-masukan dalam diskusi ini diharapkan menjadi tambahan atau pendalaman materi yang akan dibubukan oleh Prof. Dr. Abudin Nata berjudul Haji Mabrur Sepanjang Hayat. Termasuk di dalamnya adalah modul-modul yang akan menjadi panduan calon jamaah haji.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI H. Ismed Hasan Putro menutup diskusi dengan menggarisbahwahi bahwa usaha meningkatkan kualitas haji mabrur dimaksudkan untuk menjawab harapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar IPHI dapat berkontribusi dalam masalah-masalah kebangsaan: ekonomi, pendidikan, spiritual dan sosial.
Untuk ini PP IPHI telah menyiapkan sertifikasi calon pembimbing haji, dengan harapan para pembimbing benar-benar mampu menjadi pendamping yang kredibel, dan mendorong terwujudnya pemahaman yang cukup tentang pelaksanaan haji bagi calon jamaah haji. (*)
