JAKARTA, hajinews.id – Kebijakan pemerintah Indonesia yang gencar mempromosikan pariwisata dengan mengundang sebanyak-banyaknya wisatawan asing di tengah ancaman wabah virus corona (Covid-19) menuai sorotan negatif.
Banyak negara di dunia ramai-ramai menutup akses keluar masuk wilayahnya, termasuk Arab Saudi yang menghentikan sementara umrah. Namun demikian, kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Pemerintah justru sibuk mempromosikan pariwisata di tengah virus corona yang mewabah.
“Apa sebenarnya yang ada di pikiran pemerintah terkait corona ini ya. Negara lain fokus soal kesehatan sampai nutup border segala kita malah bicara wisata,” kata Jansen dalam akun Twitter pribadi, Ahad (1/3/2020).
“Arab Saudi saja menghentikan umrah yang jelas-jelas membuat pemasukan hilang, ini malah kita undang orang,” lanjut dia menyesalkan.
Padahal, lanjut Jansen, pemerintah dalam mengurus masker yang harganya melonjak dan langka di pasaran saja keteteran. Untuk itu, dia mengingatkan jangan sampai karena investasi rakyat Indonesia dikorbankan karena wabah corona sangat membahayakan.
Menurut Jansen seharusnya prioritas kebijakan pemerintah menutup peluang sekecil mungkin agar wabah corona tidak masuk. Dia menilai jika solusinya hanya menjaga pola hidup sehat, maka hal itu kurang tepat.
Di tengah virus corona yang tengah mewabah ke berbagai negara, pemerintah memang tengah menyiapkan sederet insentif untuk memulihkan sektor pariwisata yang sudah babak belur dihantam virus tersebut. Dana yang disiapkan sebanyak Rp 10,3 triliun, di mana untuk sektor pariwisata dianggarkan sebesar Rp 298,5 miliar.
Secara rinci, dana pariwisata tersebut merupakan insentif untuk maskapai dan travel agent sebesar Rp 98,5 miliar, anggaran promosi wisata Rp 103 miliar, kegiatan pariwisata Rp 25 miliar, dan influencer Rp 72 miliar.
Sementara itu anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menagih janji pemerintah untuk menyajikan data riil Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk dapat menentukan langkah lanjutan pencegahan virus corona atau Covid-19.
“Data riil jumlah WNI di luar negeri harus menjadi perhatian dalam upaya perlindungan WNI berkenaan dengan merebaknya Covid-19 ke berbagai negara,” kata Willy di Jakarta, Ahad (1/3/2020).
Menurut dia, masyarakat Indonesia masih ingat bagaimana Kemenlu harus memutakhirkan lebih dahulu data WNI yang berada di Wuhan sebelum menentukan langkah evakuasi.
Karena itu dia mengatakan bagaimana dengan data WNI di 64 negara lainnya yang terdapat kasus corona sehingga negara harus cepat melakukan pemutakhiran tersebut.
“Tahun 2018 lalu Kemenlu bilang sudah mengembangkan sistem pemutakhiran WNI yang lebih canggih. Saya tagih itu untuk antisipasi kasus corona saat ini,” ujarnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menegaskan bahwa pemerintah harus terus memantau perkembangan kasus Corona itu di dalam maupun di luar negeri.
Dia mengatakan, jutaan WNI yang berada di berbagai negara di Luar Negeri juga harus dipantau keberadaannya sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi hal yang perlu penanganan serius dari negara.
“Sampai saat ini kita belum tahu berapa jumlah WNI di negara-negara yang terdapat laporan kasus corona. Pemerintah tidak boleh diam, harus lebih proaktif mengetahui keberadaan WNI tersebut dan memberi peringatan yang diperlukan jika terjadi kondisi krisis,” tegasnya. (rah/berbagai sumber)
