JAKARTA, hajinews.id – Pemerintah dinilai perlu lebih fokus lagi dalam mengantisipasi ketersediaan dan akses terhadap kebutuhan pokok pangan dalam mengatasi dampak penyebaran virus corona atau COVID-19 yang berlangsung relatif cepat dan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
“Pemerintah perlu mengutamakan kebijakan yang fokus pada ketersediaan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Menurut Pingkan, selain untuk menjaga kestabilan harga, kebijakan ini juga penting untuk menjaga tumbuhnya konsumsi di masyarakat sehingga diharapkan bisa menjadi stimulus perekonomian nasional yang terkena dampak perlambatan ekonomi global akibat wabah COVID-19 ini.
Di tempat terpisah, Badan Pusat Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta pemerintah memperhatikan sejumlah isu di bidang ekonomi yang terdampak wabah virus corona.
Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming mengatakan isu itu antara lain terkait dengan ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; serta pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rakortas pembahasan tentang Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan Pokok bulan Maret-Agustus 2020 di Jakarta, Senin (16/2), mengatakan perkiraan ketersediaan dan kebutuhan beberapa bahan pangan pokok, terutama komoditas beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan
Saat ini stok beras yang tersebar di gudang Perum Bulog, penggilingan dan pedagang mencapai 3,5 juta ton. Panen raya diperkirakan terjadi bulan Maret, April dan Mei mendatang sehingga pada akhir Mei 2020 akan terdapat stok beras sebesar 7,7 juta ton. (rah/Ant)
