Hajinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Midi Utama Indonesia atau Alfamidi menyuap eks Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy untuk persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail pada 2020.
KPK pun mendalami hal itu dengan memeriksa General Manager License PT Midi Utama Indonesia Agus Toto Ganefian pada Jumat (5/8).
Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan cabang Retail 2020 di Kota Ambon dan TPPU yang menjerat Richard.
“Agus Toto Ganeffian hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran nomor uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui tersangka AR (Amri) yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip cabang Retail 2020 di Kota Ambon,” Juru bicara Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/8).
Dalam kasus ini, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait persetujuan prinsip pembangunan cabang Retail di Ambon pada 2020.
Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.
Dua Pihak Juga Ditetapkan Sebagai Tersangka, Yakuni Stahu Tata Usaha Pingpinang Pada Pemelinta Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanusa (AEH) Dan Kalyawan Alphamidi Kota Ambon Amri (AR).
Richard diduga mematok Rp 25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, Amri juga menyuap Richard sebesar Rp 500 juta Uang itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha Retail store.
KPK juga mengendus Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Namun, hal itu masih didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.
Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Richard dan Andrew, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [jpnn]
