Hajinews.id – Koalisi perubahan yang diusung Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat dinilai dikeroyok dan melawan kekuatan utama, yakni Koalisi Persatuan Indonesia (KIB), Aliansi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan PDI Perjuangan.
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menganggap wajar saja ketika koalisi lain dianggap sebagai kekuatan besar.
Karena siapapun mereka dengan capres dan Cawapres kemungkinan besar berasal dari kubu pemerintahan Jokowi.
“Kelompok KIB, KKIR, dan PDIP akan mengusung capres untuk melanjutkan program Jokowi, karena itu, siapapun capres yang mereka usung bertujuan untuk mempertahankan status quo,” tutur Jamiluddin pada Minggu (19/2/2023).
Ia menilai, ada kecenderungan dua poros pengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang dengan fakta di lapangan saat ini.
Rakyat yang tak puas dengan arah pembangunan saat ini bakal memilih capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.
Sedangkan, rakyat yang cenderung puas dengan pembangunan pasti akan memilih capres dari kubu pemerintahan.
“Karena itu, pasangan capres mana yang menang akan ditentukan perbedaan persentase pemilih yang pro status quo dan pro perubahan. Kalau lebih banyak pemilih yang pro status quo, maka yang berpeluang menang pasangan capres yang diusung KIB atau KKIR atau PDIP,” katanya.
Dari hal itu, kemenangan pasangan capres-cawapres tak ditentukan banyak tidaknya partai yang mengusung dan mendukung.
Jamiluddin juga menilai Anies Baswedan sangat berpeluang untuk menang jika rakyat menginginkan perubahan.
“Meskipun Anies diusung hanya tiga partai, namun bila mayoritas rakyat memang menginginkan perubahan, maka peluang menang sangat terbuka,” ungkapnya.
Jamaluddin menjelaskan kalkulasi itu hanya berlaku jika para penyelenggara pemilu bekerja profesional. KPU dan Bawaslu sungguh menjaga independensinya.
“Namun, kalau KPU dan Bawaslu berpihak kepada pasangan capres tertentu, tentu semua kalkulasi itu tidak berlaku,” pungkasnya.
