Hajinews.id — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan soal kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim, pada 15 Februari 2023 lalu. Mardani menyebut, salah satu topik yang dibicarakan antara Kim dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yakni terkait mempererat hubungan kerja sama kedua pihak. Namun, ia tak menampik di sela pembicaraan itu sempat ditanyakan soal arah dukungan politik PKS.
“Di sela-sela (pembicaraan) muncul pertanyaan PKS akan dukung siapa atau ke mana arahnya,” ungkap Mardani di Jakarta pada Kamis, (23/2/2023).
Ia menjelaskan, Syaikhu merespons arah dukungan itu bakal diungkap saat PKS ketika menggelar rapat kerja nasional yang dimulai pada Jumat (24/2/2023). “Pak Ahmad Syaikhu sempat mengatakan bahwa Pak Dubes AS bisa jadi sudah tahu arah (dukungan) nya ke mana. Ini Pak Dubes juga lebih suka kan kalau calonnya lulusan Amerika. Ramenya begitu,” tuturnya menirukan pernyataan Syaikhu ketika itu.
Saat ditanyakan lebih lanjut apakah kunjungan Dubes Kim diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap sosok Anies Baswedan, Mardani mempersilakan publik menanyakan langsung ke Pemerintah AS. Bagi PKS, kata Mardani, hubungan baik perlu dijalin dengan semua negara.
“Bagi kami, hubungan dengan Amerika harus baik, begitu juga dengan Asia, Afrika juga harus baik. Dengan semua negara harus baik,” tutur dia.
Ia menambahkan bahwa peranan Indonesia sudah mulai diakui. Hal tersebut terlihat setelah sukses menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali.
“Sementara, saat ini kita menjadi Presidensi ASEAN, maka kita harus menjaga hubungan baik tanpa mengabaikan kemandirian dan kedaulatan. Yang menentukan tetap kita sendiri,” ujarnya lagi.
Apakah kunjungan tersebut bisa sepenuhnya diartikan sebagai bentuk dukungan ke salah satu sosok bakal capres?
1. Dubes AS berkunjung ke kantor DPP PKS dinilai sesuatu yang biasa
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, tidak ada yang aneh dari kunjungan Dubes Kim ke kantor DPP PKS. Sebab, bila menilik ke belakang pada 2018 lalu, PKS juga pernah menerima kunjungan 13 duta besar negara-negara Uni Eropa. Ketika itu kunjungan diterima oleh Presiden PKS, Sohibul Iman.
“Kunjungan itu kan juga terjadi setahun jelang pemilu dan tidak memiliki apa-apa akhirnya. Jadi, jangan lah kunjungan ini juga dikaitkan dengan elektoral,” ungkap Yunarto kepada media pada Kamis kemarin.
Justru, ia menyayangkan bila ada pihak-pihak tertentu yang langsung mengaitkan hal tersebut dengan PKS dan pemilu. Sebab, tercipta persepsi tak lama usai dikunjungi Dubes Kim, lalu PKS mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.
“Dikaitkan lagi karena Anies lulusan dari Amerika Serikat lalu Amerika mendukung Anies. Seakan-akan Anies boneka Amerika dan seakan-akan PKS bisa disetir oleh AS dalam menentukan sikapnya terhadap Anies Baswedan,” tutur dia.
2. Sikap Anies sebaiknya tak dikerdilkan hanya karena dikunjungi Dubes AS
Lebih lanjut, Yunarto mengajak publik tidak mengerdilkan sikap atau pandangan politiknya dari kunjungan Dubes Kim. Bila memandang demikian, maka dapat tercipta kesan bahwa seolah-olah hanya PKS yang mewakili sosok Anies. Padahal, Anies turut disokong oleh dua parpol lain yakni NasDem dan Demokrat.
“Apalagi kalau ada pandangan sesimpel bahwa karena lulusan AS maka akan didukung oleh Amerika Serikat. Kita juga tahu bahwa Cinta Laura lulusan dari sana. Jadi, terlalu simplisistik,” kata dia.
Alih-alih diuji dari kunjungan Dubes AS, kata Yunarto, sebaiknya Anies diuji dari visi dan misi sebagai capres. Selain itu, publik juga harus melihat dari kebijakan yang pernah dilakukannya ketika duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Itu nanti yang pantas untuk dinilai sebagai capres di pemilu 2024,” ujarnya lagi.
3. Presiden PKS sampaikan kepada Dubes AS agar menghormati kedaulatan politik bangsa lain
Sementara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan agar seluruh bangsa di dunia menghormati kedaulatan politik bangsa yang lain.
“Hal itu termasuk menghormati kedaulatan pemerintah dalam mengatur dan mengelola bangsanya,” ujar Syaikhu ketika memberikan keterangan pers pada 15 Februari 2023 lalu.
Dia juga mengatakan dalam menjalin relasi antar negara, masing-masing pihak harus memegang prinsip non intervensi. Artinya, masing-masing negara tak mencampuri urusan internal negara lain.
“Karena itu merupakan norma global dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan sebagaimana amanat di dalam piagam PBB,” tutur dia.
