Hajinews.id — Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersifat arogan karena dianggap lepas tanggung jawab dalam menyelesaikan dugaan kasus pencucian uang di tubuh Kemenkeu.
Rocky Gerung menilai, Sri Mulyani sebetulnya merasa bersalah secara psikologi. Namun arogansi membuat ia seperti menolak bahwa kasus itu dilakukan oleh anak buahnya di Kemenkeu.
“Kalau kasus semacam ini dipertahankan, dan Sri Mulyani hanya ingin berduet dengan Mahfud, itu artinya dia melempar tanggung jawab juga kepada Pak Mahfud kan,” kata dia seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (12/3/2023).
Padahal, lanjut dia, keterangan dari Mahfud soal pencucian uang yang dilakukan anak buahnya sudah cukup menjadi alasan untuk melapor ke kejaksaan maupun KPK.
Dengan kata lain, keterangan yang diberikan oleh Mahfud sebagai Menkopolhukam mesti menjadi bahan pembenahan bagi Sri Mulyani sendiri.
“Bukan dia dan Mahfud yang membenahi proyek itu,” katanya.
Intelektual berusia 64 tahun itu mengatakan, dilema yang tengah itu hanya bisa dipecahkan Sri Mulyani dengan cara mundur dari jabatannya sebagai menteri keuangan.
Hal itu dilakukan agar ia terbebas dari tekanan publik, terutama publik internasional.
Namun kejadian tersebut justru menunjukkan bahwa Menteri Keuangan masih ingin menyembunyikan sesuatu.
“Jadi kalau moral itu udah enggak ada ya susah dan orang akan menganggap seluruh keterangan Sri Mulyani ini upaya untuk menutupi, seperti kasus itu,” ujarnya.
Bahkan, menteri berusia 60 tahun itu disebut ikut mengasuh tindakan pencucian uang tersebut.
Sebab, temuan PPATK terkait dugaan aliran mencurigakan Rp300 triliun pada 467 pegawai Kemenkeu sudah terjadi selama 14 tahun.
“Jadi istilah itu saja sudah menunjukkan bahwa memang kebejatan itu ada di Departemen Keuangan, yang sebetulnya diasuh dengan baik oleh Sri Mulyani tetapi dia enggak kontrol,” katanya.
“Ketiadaan kontrol itulah yang menyebabkan moral asat, padahal insentif dan segala macam sudah diberikan,” sambungnya.
Filsuf kelahiran Manado ini pun mengungkapkan, pencucian uang merupakan krisis yang terjadi di tubuh Kemenkeu yang seharusnya menjadi pembenahan untuk Sri Mulyani sendiri.
“Artinya uang haram yang dicuci kan, enggak mungkin uang yang bersih itu dicuci lagi. Ini uang kotor semua tuh yang kemudian disebut sebagai transaksi yang dicurigai,” ujarnya.
Ia juga menilai, langkah menggandeng Mahfud MD untuk menyelesaikan kasus pencucian uang di Kemenkeu bukanlah sesuatu yang tepat.
“Mahfud tentu datang dengan data dan itu enggak ada urusan dengan moral atau enggak moral. Sri Mulyani mestinya anggap data itu teguran bagi dia,” ujarnya.
