Hajinews.id – Pencopotan Brigjen Endar Priantoro oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri jadi cicak vs buaya jilid kesekian.
Tapi kali ini, diikuti dengan aksi ancaman ‘bedol desa’ anggota Polri yang bertugas di KPK.
Hal itu dinilai bukan saja sebagai wujud jiwa korsa anggota Polri, tapi sekaligus bentuk keteguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air.
Demikian disampaikan peneliti ASA Indonesia Institute, Reza Indragiri Amriel, dilansir dari laman dari jawapos.com, Kamis 6 April 2023.
Menurut Reza, akibat gesekan KPK dan Polri ini tentu saja berdampak pada kekompakan kerja-kerja penegakan hukum.
“Tapi apabila situasinya memang sesuai dengan harapan saya di atas, Polri patut didukung,” ucap Reza.
Sikap ‘bedol desa’ anggota Polri dari KPK dinilai Reza lebih dilatari solidaritas sesama polisi.
Meski begitu, ia menilai peristiwa tersebut tetap tidak bisa digolongkan sebagai peristiwa yang luar biasa.
“Sebab jiwa korsa memang lazim terpantik manakala ada pihak luar organisasi yang dinilai coba-coba mengganggu sesama anggota organisasi,” terang Reza.
Reza menyebut, beberapa waktu terakhir banyak kalangan menilai KPK sekarang bukan KPK yang dulu.
Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu dinilai telah kehilangan independensi, profesionalitas, dan integritasnya.
Di sisi lain, peristiwa ini juga semestinya menjadi pembangkit semangat dan motivasi bagi Polri untuk makin meningkatkan kinerjanya.
Terutama memperkuat kesanggupan sebagai lembaga penegakan hukum yang bersifat permanen, yang semestinya bisa diandalkan untuk memberantas korupsi.
Karena itu, Reza menyarankan Polri memperbanyak portofolio penindakan kasus-kasus tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, publik akan semakin yakin bahwa Korps Bhayangkara itu itu juga tidak kalah dengan Kejaksaan Agung.
Salah satu kasus yang menurut Reza akan lebih melambungkan nama Polri adalah ramainya transaksi janggal keuangan yang mencapai Rp 349 triliun.
“Ini jauh lebih dahsyat ketimbang memanggil para penyelenggara negara yang hobi ber-flexing ria,” saran Reza.
Terlebih hingga saat ini belum ada tanda-tanda tindak lanjut signifikan setelah keriuhan di Komisi III DPR RI dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Reza juga mengingatkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki 16 program prioritas meski tak secara spesifik menyinggung soal pemberantasan korupsi dan sejenisnya.
Namun publik pasti akan memberikan poin lebih ketika Kapolri tampil sebagai yang terdepan dalam mengungkap transaksi janggal Rp 249 T.
Dengan demikian, coreng-moreng ulah sederet oknum anggota Polri yang melukai hati masyarakat itu bisa sedikit terobati dengan aksi nyata Polri.
“Ini bisa menjadi penawar atas rasa masygul masyarakat akibat sekian kasus dan gejolak yang disebabkan ulah oknum Polri,” tandas Reza Indragiri Amriel.
