Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Hajinews.id – Deal, Megawati usung PDIP. Megawati memenuhi usulan Jokowi untuk usung Ganjar. Apa kompensasinya? Info yang beredar, Puan aman jadi ketum PDIP. Suksesi kepepminpinan di PDIP, dilapangkan buat Puan. Tidak ada yang mengganggu alih kepemimpinan ini Jika info yang beredar ini benar, tentu bukan hanya satu poin. Biasanya, dalam MoU selalu ada poin-poin lain yang baru di kemudian hari akan terbuka.
Siapa yang jamin kalau posisi Puan Maharani menggantikan Megawati akan aman? Dalam politik, tidak ada yang bisa memberi jaminan. Sebab, situasi sangat dinamis. Apalagu jika di pilpres 2024 Ganjar kalah. Tidak ada MoU yang dijamin bisa sepenuhnya direalisasikan jika di kemudian hari ada kepentingan yang sulit bertemu. MoU hanya berlaku jika tidak ada kesempatan untuk melanggarnya. Kalau ada peluang, MoU tidak berlaku lagi. Itulah politik. Contohnya cukup banyak. Belajar dari PKS yang pernah jadi korban beberapa MoU. Belajar dari perjanjian Batu Tulis yang tidak terealisir.
Apakah suksesi PDIP yang menurut kabarnya dikompensasikan dengan diusungnya Ganjar akan mulus? Sekali lagi, pertanyaam ini berangkat dari asumsi bahwa info tukar guling Ganjar nyapres di atas itu benar.
Ingat, Jokowi itu kader PDIP yang sukses menjadi presiden dua periode. Jokowi melampaui Megawati yang hanya setengah periode jadi presiden. Megawati beruntung karena Gus Dur saat itu jatuh. Akan tetapi, di pilpres 2004 dan 2009, Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan menkopolhulamnya. Dalam konteks ini, kesuksesan Jokowi mengungguli Magawati. Wajar kalau kemudian Jokowi merasa punya kans dan layak menggantikan Megawati sebagai ketum PDIP. Apasih karir tertinggi seorang kader partai? Ya jadi presiden dan jadi ketua umum partai. Bersaing dengan Puan Maharani, Jokowi lebih berpeluang untuk menang di Kongres PDIP.
Apalagi, pasca pensiun dari jabatannya sebagai presiden, Jokowi belum memiliki kendaraan untuk eksis sebagai politisi. Maka, satu-satunya peluang yang paling mungkin adalah mengambil posisi ketum PDIP pasca Megawati. Itu juga kalau Jokowi berminat, bukan sesuatu yang terlalu sulit.
Saat ini Jokowi punya basis massa yang cukup kuat di PDIP. Boleh dibilang nomor dua setelah Megawati. Jokowi juga punya instrumen kekuasaan yang bisa digunakan, dan logistik yang lebih dari cukup untuk ambil PDIP.
