Hajinews.id — Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons Partai Golkar yang tidak mendukung Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.
Golkar memutuskan untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.
Padahal, keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar menetapkan Airlangga sebagai capres yang akan diusung.
Jusuf Kalla menilai, Golkar pasti melihat kenyataan yang ada sehingga pada akhirnya memilih Prabowo ketimbang Airlangga.
“Ya kalau sulit kan, orang Golkar-nya juga itu melihat kenyataan yang ada,” ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Markas PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Jusuf Kalla mengaku tetap mendukung keputusan Golkar yang memilih Prabowo sebagai capres.
Sebab, dia memahami kondisi politik saat ini tidak berpihak kepada Golkar.
“Kondisi politik yang ada kan sulit, (Golkar) harus kerja sama,” ucap mantan Ketum Golkar tersebut.
Sementara itu, Jusuf Kalla ogah memberikan pandangan pribadinya mengenai cawapres yang harus dipilih Prabowo.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kini tidak bisa menjadi presiden maupun wakil presiden (wapres) setelah Golkar resmi mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.
Ridwan mengaku sudah menyarankan Golkar untuk berbenah sejak dulu. Namun, ketika diberi tahu, pengurus pusat Golkar tidak berani mengeksekusinya.
Ridwan pun menganggap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar hanya bisa menjilat tanpa mempunyai skill di bidang politik.
“Dari dulu sudah dikasih tahu supaya ubah strategi, enggak berani, enggak mau. Ya akhirnya enggak mau. Karena didukung orang-orang di fungsi DPP yang tidak ngerti strategi, tidak ngerti politik, hanya bisa jilat-jilat. Akhirnya Golkar-nya jadi seperti ini, enggak dapat apa-apa Airlangga. Presiden enggak bisa, Wapres enggak bisa,” ujar Ridwan saat dihubungi, Ahad (13/8/2023).
Ridwan turut menyentil kader Golkar di seluruh Indonesia yang selalu meneriakkan “Airlangga Presiden”, padahal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut tidak maju sebagai capres maupun cawapres.
Menurut dia, Golkar tidak mendengar nasihat Dewan Pakar Golkar selaku orang tua, sehingga berujung kegagalan seperti ini.
“Ini akibatnya karena tidak mau mendengarkan omongan orang tua. Dewan Pakar itu orang tua semua, bukan orang kaleng-kaleng,” ucap dia.
Untuk itu, Ridwan meminta agar Airlangga Hartarto bersikap kesatria dengan mundur dari posisi Ketua Umum Golkar.
Apalagi, kata dia, Airlangga baru-baru ini diperiksa menjadi saksi selama berjam-jam di kasus dugaan korupsi minyak goreng.
Ridwan menilai, tersandungnya Airlangga di kasus korupsi tersebut bisa menimbulkan citra yang tidak baik bagi Partai Golkar.
“Kenapa? Karena pada saat proses kita lagi kampanye, Ketum Golkar bolak-balik ke pengadilan jadi saksi. Jadi ini masalah pencitraan partai. Toh kalau dia kesatria, dia mundur kan juga enggak apa-apa. Toh dia bukan capres. Buktinya kan enggak bisa jadi capres,” ujar Ridwan.
