Hajinews.id — Partai Golkar telah mengumumkan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menduga, ke depan Golkar bakal ngotot untuk menempati kursi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo.
“Golkar sebagai kendaraan politik yang besar bahkan selevel Gerindra dalam perolehan suara di Pemilu 2019 akan sangat mubazir jika tidak menargetkan di posisi cawapres,” kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).
Menurut Ari, masuk akal jika Golkar bersikukuh mengincar kursi cawapres di internal poros pendukung Prabowo. Pada Pemilu 2019, perolehan suara Golkar hampir sama dengan Gerindra.
Saat itu, Golkar mendapat 17.229.789 suara, sedikit di bawah Gerindra yang mengantongi 17.596.839 suara.
Jika dikonversi ke kursi DPR RI, perolehan kursi Golkar pada Pemilu 2019 justru unggul dari Gerindra. Golkar mendapat 85 kursi, sedangkan Gerindra memperoleh 78 kursi DPR RI.
Perolehan suara Golkar jauh melampaui dua partai politik lain yang juga mendukung Prabowo yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pada Pemilu 2019, PKB mengantongi 13.570.970 suara dengan konversi 58 kursi DPR RI. Sementara, PAN mendapatkan 9.572.623 suara dengan konversi 44 kursi DPR RI.
Atas besarnya modal ini, menurut Ari, setidaknya Golkar bisa berperan sebagai “asisten masinis” di gerbong koalisi pendukung Prabowo.
“Dengan modalitas politik yang dimiliki Golkar, sangat mubazir hanya menjadi penumpang koalisi,” ujarnya.
Ari pun yakin Golkar punya banyak pertimbangan untuk mendukung Prabowo dan urung mencalonkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, sebagai calon RI-1.
Dia menduga, Elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menjadi alasan utama.
“Jika merujuk hasil berbagai survei oleh sejumlah lembaga, harus diakui memang elektabilitas Airlangga sangat minimal sehingga tidak mencalonkan Airlangga adalah langkah yang bijak,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.
Sebelumnya diberitakan, Golkar menyatakan dukungan untuk bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Golkar resmi berkoalisi dengan tiga partai politik yakni Gerindra, PKB, dan PAN untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Manuver tersebut tak sejalan dengan hasil Munas Golkar tahun 2019. Kala itu, munas menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Munas juga memberikan mandat kepada Airlangga untuk menjadi capres Golkar pada Pemilu 2024.
Keputusan Golkar mendukung Prabowo itu pun menuai beragam reaksi di internal partai beringin. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, misalnya, menyinggung hasil Munas Golkar tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres.
Menurut Ridwan, sebenarnya Golkar boleh-boleh saja mengubah dukungan mereka terhadap capres tertentu. Namun, kata dia, keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
“Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewati, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub,” ujar Ridwan saat dihubungi, Ahad (13/8/2023).
Sementara, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yakin partai beringin punya pertimbangan sendiri untuk mendukung Prabowo ketimbang ngotot mencalonkan Airlangga sebagai presiden. Menurut Kalla, Golkar mencoba realistis sehingga urung mengusung Airlangga sebagai capres.
“Ya kalau sulit kan, orang Golkar-nya juga itu melihat kenyataan yang ada,” ujar Kalla saat ditemui di Markas PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).
