Hajinews.co.id – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menanggapi hebohnya isu modifikasi Al-Qur’an oleh pemerintahan China. China mengumumkan punya rencana menggabungkan isi kitab suci umat Islam itu dengan kepercayaan Konghuchu.
Amirsyah menegaskan, penafsiran Al-Qur’an wajib bersesuaian dengan kaidah Islam. Terjemah dan tafsir adalah hal yang berbeda meski sama-sama dibutuhkan untuk mengkaji kitab suci muslim tersebut.
Menurutnya, Al-Qur’an versi China yang menggabungkan ajaran Islam dengan konfusianisme adalah langkah yang riskan. Sebab, hal itu dapat memunculkan kemungkinan-kemungkinan penyimpangan ajaran Islam di masa depan.
“Meskipun diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ada bahasa China ada bahasa Arab, Inggris, ya kan? Terjemahan semacam ini memang lazim digunakan. Tapi ketika penafsiran misalnya yang mengarah kepada konfusianisme itu harus hati-hati,” ujarnya, Jumat, 22 September 2023.
“Karena nanti kalau tidak hati-hati berpotensi bisa menyimpang dari kaidah-kaidah,” kata dia lagi.
Adapun, tujuan rencana Tiongkok menulis ulang Al-Qur’an dan Alkitab adalah untuk menelurkan kitab baru yang “mencerminkan nilai-nilai sosialis”. Hal ini, dimaksudkan untuk menekan tindakan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas di negara China.
Versi Al-Qur’an dan Alkitab yang telah dimodifikasi nantinya akan menghapus sejumlah konten yang dianggap bertentangan dengan keyakinan Partai Komunis China, kata seorang pejabat tinggi partai tersebut.
Sederhananya, bakal ada penyaringan konten, dengan membuang berbagai hal yang dirasa menyimpang dari keyakinan partai komunis. Jika didapati nilai penyimpangan, konten kitab akan diubah atau diterjemahkan ulang.
Meskipun Alkitab dan Alquran tidak disebutkan secara spesifik, partai tersebut menyerukan
“(Akan ada) evaluasi komprehensif terhadap kitab-kitab klasik agama, yang isinya tidak sesuai dengan kemajuan zaman,” ucap salah seorang pejabat tinggi partai Komunis Tiongkok, dikutip dari Albawaba, Sabtu, 23 September 2023.
Sebelumnya, Tiongkok menghadapi kecaman internasional yang kian hari kian besar karena menangkap sekitar satu juta warga Uighur dan sebagian besar etnis minoritas Muslim di jaringan kamp interniran.
Beijing awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp tersebut, namun kini mengatakan bahwa lokasi itu merupakan “pusat pelatihan kejuruan” yang diperlukan untuk memerangi terorisme.
Dikatakan awal September 2023, bahwa semua “murid” yang telah memenuhi syarat kelulusan sudah diizinkan keluar dari kamp isolasi. Sebaliknya, murid ‘sekolah anti-terorisme’ yang belum lulus masih berada di fasilitas tersebut.
Agustus lalu, New York Times memperoleh 403 dokumen mengenai tindakan keras Beijing terhadap sebagian besar etnis minoritas Muslim di wilayah Uighur, termasuk pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping yang tidak dipublikasikan.
Isi pidato pimpinan tertinggi China itu diantaranya desakan bagi para pejabat untuk bersikap kejam tanpa ampun kepada masyarakat Uighur yang dinilai memiliki bibit teroris. Presiden Xi meminta agar pemerintah sama sekali tidak menunjukkan belas kasih kepada para ekstremis.
