Oleh: Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group
Hajinews.co.id – ADA ungkapan arek-arek Suroboyo yang amat populer akhir-akhir ini saban menanggapi pernyataan yang mengejutkan: ‘lo… lo… lo.. gak bahaya tah?’. Itu kalimat ‘setengah’ bertanya yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘apakah tidak berbahaya?’.
Kalimat itu tepat kiranya disematkan kepada anggaran negara yang bakal kian ngos-ngosan karena harus menjadi penjamin utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Biaya pembangunan kereta berjarak 142,3 kilometer itu membengkak dari rencana semula kurang dari US$6 miliar menjadi sekitar US$7,2 miliar.
Jika dirupiahkan, total pembengkakan biaya kereta berkecepatan hingga 350 km per jam itu mencapai Rp18,6 triliun. Angka itulah yang jadi pangkal mula mengapa APBN bakal kian ngos-ngosan. Bakal bahaya. Anggaran negara terpaksa harus memberikan jaminan bakal membayar uang sebesar itu bila konsorsium pemegang proyek gagal melunasi utang itu.
Banyak yang mengingatkan sebelumnya bahwa proyek itu berpotensi menjadi jebakan. Namun, segala peringatan itu diabaikan. Narasi yang terus-menerus digaungkan ialah ‘jangan khawatir, jangan khawatir’. Nyatanya, kekhawatiran itu justru menjadi kenyataan.
Janji untuk ‘tidak usah khawatir bahwa APBN bakal dicolek proyek kereta cepat‘, faktanya, diingkari. Saya masih ingat pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan berkali-kali bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak memakai APBN.
Pembangunan proyek kereta cepat, kata Presiden, murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah. “Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016). Itu berarti tujuh setengah tahun lalu.
Begitu yakinnya pemerintah menggaransi bahwa proyek kereta cepat itu murni dibiayai konsorsium BUMN Indonesia-Tiongkok (PT Kereta Cepat Indonesia China/KCIC) dan China Development Bank (CDB). KCIC berkontribusi 25% dan CDB berkontribusi 75% dari total investasi kereta cepat.
Alokasi APBN, lanjut Jokowi, akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jaringan kereta hingga tol di luar Pulau Jawa. Infrastruktur di Jawa, termasuk kereta cepat, diupayakan dengan skema business to business, bisnis ketemu bisnis.
“Makanya pembangunan ini sepenuhnya pakai investasi. Nanti kalau pakai APBN, saya ditanya lagi, ‘Pak, kok, Jawa lagi? Yang di luar Jawa kapan? Yang di Papua kapan?’. Selalu rakyat bertanya seperti itu,” Jokowi menandaskan lagi ketika itu, tujuh setengah tahun lampau.
