Hajinews.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai perlu ada kebijakan yang komprehensif soal rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji status label halal produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Pemerintah harus terus menyuarakan perdamaian.
“Kayaknya kita memang perlu kebijakan yang komprehensif,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Jumat (17/11/2023).
Haedar menghargai sikap masyarakat yang memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal itu merupakan sebuah komitmen dalam menyikapi perang Palestina-Israel yang terjadi saat ini.
“Tentu kita hargai juga sikap politik kekuatan masyarakat untuk boikot ini dan boikot itu sebagai bagian dari komitmen untuk bersikap. Bahkan lebih dari itu Muhammadiyah tidak cukup di situ, Muhammadiyah bahkan menggalang dana puluhan miliar,” ucapnya.
Muhammadiyah sejak lima tahun lalu telah membangun sekolah di Beirut (Lebanon) untuk anak-anak Palestina. Ini merupakan bentuk dukungan Muhamadiyah terhadap anak-anak di Palestina agar tetap mendapatkan hak pendidikan ditengah krisis perang.
Haedar juga menilai sikap politik Indonesia sudah bagus dan tegas, baik mewakili negara itu sendiri maupun mewakili bangsa. Mengingat sejatinya penjajahan harus hilang dari muka bumi.
“Bahwa kita membela Palestina dan mengutuk segala bentuk agresi dan kekejaman Israel itu kan karena mandat konstitusi. Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan harus hilang dari muka bumi,” ujarnya.
Haedar menilai harus ada langkah-langkah strategis, salah satunya seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang terus berikhtiar ke berbagai negara untuk menggalang kerja sama menuju two state solution, dua negara yang berdaulat dan merdeka.
“Nah, mestinya PBB dan negara-negara maju yang selama ini mendukung dan bahkan mendirikan Israel membangun kesadaran baru bahwa dunia sudah berubah. Kemudian pengalaman kita perang dunia 1 dan 2 itu sudah cukuplah, tidak boleh terjadi,” ucapnya.
Penjajahan yang terjadi seperti di Asia, Afrika hingga Amerika Latin hanya membuat masyarakat menderita. Negara-negara besar seharusnya mengakui Palestina dan Israel.
“Maka hilangkan lah kepentingan-kepentingan sempit negara besar. Apa sih susahnya negara besar mengakui dua negara berdaulat,” ujarnya.
Sebelumnya, MUI menanggapi soal status label halal produk-produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Hal itu merupakan rencana tindak lanjut dari Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina.
