Oleh: Chazali H. Situmorang, Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS
Hajinews.co.id – Jika dihitung dari waktu Pemilu 14 Februari 2024, maka sesudah tanggal tersebut, kita sudah mendapat Presidn baru pengganti Jokowi. Hanya bilangan kurang dari 2 bulan. Itu jika satu putaran. Jika 2 putaran tentun lebih lama lagi.
Siapapun yang terpilih dari 3 Paslon Presiden itu, Jokowi jelas saat itu sudah hilang kekuasaannya secara perlahan-lahan sampai 28 Oktober 2024.
Jika Paslon Nomor 2 Prabowo –Gibran terpilih, apakah Jokowi bisa mengendalikan dan mengarahkan Prabowo, keyakinan saya sebagai pengamat jauh panggang dari api. Prabowo akan menunjukkan karakter aslinya yang tidak bisa diatur, apalagi oleh Jokowi yang pernah rivalnya dua kali pemilihan Presiden.
Bagaimana posisi Gibran? Dengan berbagai persoalan persoalan yang dihadapinya di Mahkamah Konstitusi, Prabowo membiarkan sendiri Gibran mengahadapi serangan masyarakat sipil. Bahkan hal itu menjadi instrumen untuk membungkemkan Gibran dalam Pemerintahan Prabowo.
Jokowi yang berharap mimpi pembangunan IKN dapat diteruskan, masih tanda tanya, apalagi kalau rakyat menuntut janji Prabowo memberikan makan siang dan susu kepada anak sekolah setiap hari, diperhitungkan akan menghabiskan biaya APBN sekitar Rp. 350 Triliun.
Investor asing? Masih wait and see. Lihat arah angin. Apakzh angin puting beliung atau sepoi-sepoi basah,
Bagaimana jika Paslon Nomor 3 terpilih? Dalam masa 8 bulan Jokowi mengakhiri pemerintahannya, situasi Kabinet diduga akan kacau balau. Terjadi turbulensi, yang mungkin berakhir dengan mundurnya anggota Kabinet, terutama dari Partai PDI-P. Banyak nantinya anggota Kabinet yang menghindar diberi label orang dekat Jokowi.
Dosa-dosa Jokowi mulailah diangkat kepermukaan, yang sudah dimulai dengan pengakuan Agus Raharjo Ketua KPK periode lalu tentang Jokowi marah-marah karena Agus tidak menutup kasus e-KTP.
Bagaimana dengan Paslon nomor 1 jika menang? Analisis saya, Anies akan mengatakan kepada Jokowi, teruskan saja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan APBN 2024, tanpa harus ada yang dibongkar pasang, dan untuk sementara hentikan proyek IKN, untuk selanjutnya akan dievaluasi.
