Hajinews.co.id — Munculnya isu mundurnya anggota kabinet bisa memperkuat ide pemakzulan Presiden Jokowi. Kalau tak mampu diredam dan benar terjadi menteri mundur jelang Pilpres 2024 yang kurang dari sebulan lagi, maka upaya mendongkel Presiden Jokowi bisa terwujud.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai terbuka kemungkinan lebih dari lima menteri mundur dari kabinet. Mundurnya menteri akibat ketidaknyamanan dengan perubahan sikap Presiden Jokowi.
“Sudah kita dengar banyak anggota kabinet yang sudah tidak merasa nyaman dengan pemerintahan Presiden Jokowi, cuma karena ada pemilu merasa tidak elok juga kalau di tengah seperti ini Pak Jokowi ditinggalkan,” kata Ray, dalam diskusi bertajuk “Menimbang Pemakzulan dan Siapa Malin Kundang” yang digelar di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Ray menghitung jumlah menteri yang mundur berasal empat dari PDIP, satu asal Nasdem, dan dua atau tiga orang yang berasal dari profesional. “Kalau mereka mundur dengan jumlah masif bisa menggoncang pemerintahan Pak Jokowi. Sebab, mencari penggantinya juga tidak akan mudah,” tuturnya.
Sekalipun begitu, ide pemakzulan, baru bisa terwujud kalau Pemilu 2024 sudah terjadi. Sebelum pemilu, partai-partai belum mau terbuka menyambut isu pemakzulan yang sudah disuarakan sebagian masyarakat, karena khawatir terkena dampak penurunan suara.
Sedangkan ketika pemilu selesai, dan kekhawatiran banyak pihak terhadap kecurangan terdapat bukti, maka ide pemakzulan bisa mendapat tempat khusus bagi partai-partai yang memposisikan diri sebagai oposisi. Ray mencatat sedikitnya ada lima-enam partai yang potensi menggolkan ide pemakzulan.
Partai-partai tersebut yakni PDIP, Nasdem, PKS, PKB dan PPP. “Yang saya hitung kursinya mencapai 314 kursi, menjadi kursi mayoritas di DPR,” ujarnya.
“Kalau oposisi ini menguat dan bertautan dengan gerakan-gerakan publik di luar, maka ide tentang pemakzulan mendapatkan tempatnya,” lanjut Ray.
Dia menilai, isu pemakzulan muncul tak lepas dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas Presiden Jokowi. Artinya, ide ini bisa diredam oleh Presiden Jokowi secara personal maupun selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
Dirinya meyakini, munculnya isu pemakzulan datang dari kalangan masyarakat yang tak mau hak pilihnya dicederai.
“Makanya dari jauh-jauh hari kita ingatkan Presiden Jokowi, kalau beliau memiliki kecenderungan untuk mendukung salah satu paslon, baiknya dinyatakan secara terbuka, daripada diam-diam, tetapi orang mencatatnya,” ujarnya.
0 Komentar