Hajinews.co.id – Ekonom senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri angkat bicara soal bantuan sosial (Bansos) yang keluarkan Presiden Joko Widodo.
Faisal melihat, penyaluran bansos saat ini mengalami peningkatan sejak kepemimpinan SBY dan juga meningkat dibandingkan pandemi Covid-19.
Dosen UI ini melihat banyaknya pendistribusian bansos sebagai bukti bahwa Jokowi belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya karena alasan politik.
“Bantuan sosial ini kan artinya makin banyak orang yang bebannya berat sehingga Jokowi gagal menyejahterakan rakyat-rakyat Indonesia,” kata Faisal dalam diskusi publik INDEF di Jakarta, Senin (5/2/2024)
“Yang nganggur, yang di PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya. Gagal Jokowi. Terbukti bahwa orang yang rentan hidupnya itu tidak turun, tercermin dari bansos yang naik terus,” kata Faisal.
Faisal mengatakan cara bermain jorok Jokowi sudah lama dilakukan apalahi bansos menggunakan APBN.
Dia menyerukan perlunya langkah pemakzulan atas sanksi penggunaan APBN untuk bansos.
“Kalau perlu dimakzulkan segera karena beyond our imagination apa yang bisa dilakukannya,” ucap Faisal.
Dia melihat ada skema tiga periode apabila Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalan Pilpres 2024.
“Kalau Prabowo menang juga belum tentu dilantik. Dia bikinlah keadaan darurat sehingga dia 3 periode,” katanya.
Faisal turut mengungkap sebuah cerita di sidang kabinet, di mana Jokowi pernah marah karena angka kemiskinan naik.
Kata dia, di sidang kabinet tersebut Jokowi marah ke menteri-menteri ekonominya.
Presiden meminta para menteri ekonomi berkoordinasi dengan BPS, mencari kapan waktu angka kemiskinan tersebut naik.
Dari situ, Faisal menyebut Jokowi meminta untuk memberi bansos ketika angka kemiskinan itu naik.
“‘Eh, menteri ekonomi, koordinasi dengan BPS. Kan ketahuan tuh BPS surveinya kapan. Nah, waktu survei itu, gelontorin bansos. Nah, itu udah tabiat ini manusia,” ujar Faisal.
