Oleh: Ubedilah Badrun – Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Hajinews.co.id – Artikel opini Megawati itu berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi“. Artikel itu mendorong publik semacam mengajukan pertanyaan, bagaimana kita membaca atau setidaknya menangkap tanda bermakna dari artikel opini Megawati tersebut?
Penulis mencoba untuk membaca dan menangkap pesan substantif Megawati tersebut dengan meminjam metode Critical Discourse Analysis (CDA) dari Van Dijk yang terungkap dalam karya-karyanya seperti Social Cognition and Discourse (1990), Discourse, Power, and Access (1996), Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (1997), dan Discourse, Interaction and Cognition (2006).
Secara substantif, menurut Van Dijk (1997), suatu wacana yang dikemukakan di arena publik memiliki tiga bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.
Inti analisis van Dijk (1997) adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam kesatuan analisis.
Penulis memahami bahwa pada periode pemerintahan ini, Megawati sesungguhnya menjadi bagian penting dari terpilihnya Joko Widodo yang menjadi Presiden sejak 2014 lalu. Saat itu, Joko Widodo dicalonkan melalui partai PDI Perjuangan.
Saat membaca artikel Megawati, sejenak penulis berimajinasi andai berada dalam satu gerbong kekuasaan saat ini, tentu sejak lima tahun lalu penulis sudah meninggalkan pemerintahan ini sejak Joko Widodo terlibat dalam revisi UU KPK pada 2019.
Sayangnya, Megawati tidak melakukan itu, mungkin masih berpikir bahwa ada kemungkinan Joko Widodo berubah, nyatanya Jokowi kemudian tidak berubah.
Dalam dua tahun terakhir, sepertinya Megawati mengambil sikap bahwa kekuasaan yang despotis harus segera ditinggalkan.
Menariknya, cara Megawati meninggalkan Jokowi tidak langsung secara fisik, misalnya, menarik seluruh menterinya dari kabinet. Megawati menggunakan cara yang membuat diskursus publik terjadi.
Ada semacam kesabaran Megawati, atau kehati-hatian, sembari membangun kesadaran publik melalui wacana atau membuat narasi perlawanan terhadap presidennya sendiri.
Itu terlihat sejak Megawati menolak ide perpanjangan tiga periode kekuasaan Joko Widodo, menolak upaya penundaan Pemilu, dan menolak Jokowi yang berkeinginan menjadi penentu capres PDIP, bahkan berhasrat menjadi ketua umum PDIP melalui utusanya.
Teks kekhawatiran dan puncak kegelisahan Megawati
Secara teks, artikel opini Megawati yang berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi, selain menyampaikan pesan substansial kepada para hakim MK, juga dapat dimaknai sebagai akumulasi dari puncak kegelisahan, kekecewaan, dan membatinya Megawati pada kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral yang dilakukan secara vulgar.
Bahkan, menurut Megawati, dilakukan dengan cara memanipulasi hukum dan konstitusi.
Teks artikel opini Megawati itu secara wacana memiliki pesan jamak atau multi pesan. Di satu sisi memberi pesan kepada hakim MK sebagai negarawan agar mampu mengambil putusan adil untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum ini.
Pada sisi lain, memberi pesan kepada publik bahwa betapa pentignya etika dan moral dalam memandu jalanya negara.
Secara teks Megawati juga semacam memberi pesan bahwa sesungguhnya negara ini sedang mengalami kemunduran dan terancam menghadapi masalah sangat serius.
Ada semacam kekhawatiran luar biasa pada diri Megawati. Kekhawatiran Megawati yang memuncak itu tidak ia lakukan dengan narasi amarah secara verbal. Ia tampil dengan sabar dan matang melalui tulisan naratif argumentatif dan utuh, lalu dipublikasi di media mainstream.
Secara kenegaraan ini budaya baru yang Megawati ciptakan, meski ia adalah pemimpin partai berkuasa. Ketika moral negara dirusak, hukum dimanipulasi dan konstitusi diabaikan, maka seorang negarawan harus mengambil sikap jelas. Kira-kira itu posisi Megawati saat ini.
