Hajinews.co.id – Pemerintah mempercepat pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
Namun, proses pembentukan pansel ini membawa pro dan kontra bagi masyarakat. Pasalnya, pansel tersebut didominasi oleh unsur pemerintah.
Sejauh ini, pemerintah memutuskan jumlah anggota pansel capim KPK sebanyak 9 orang, terdiri dari lima wakil pemerintah dan empat wakil masyarakat sipil.
Komposisi ini mempertanyakan independensi pansel capim KPK karena dianggap rentan terhadap pengaruh kepentingan khusus.
Pembentukan pansel
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut pembentukan pansel capim KPK periode 2024-2029 akan diumumkan Mei 2024.
Menurut Ari, pembentukan pansel saat ini masih berproses. Komposisi Pansel akan terdiri dari lima perwakilan pemerintah dan empat perwakilan masyarakat sipil.
“Pembentukan pansel capim KPK masih dalam proses yang rencananya akan diumumkan pada bulan ini,” ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (8/5/2024).
Juni mulai bekerja
Sementara Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan, sembilan nama anggota pansel capim KPK harus sudah di meja Sekretariat Negara (Setneg) akhir Mei 2024. Sebab, pada Juni 2024, mereka akan langsung bekerja melakukan seleksi capim KPK.
Tenaga Ahli KSP Yusuf Gumilang menyebut ada faktor kejar waktu dalam pembentukan pansel capim KPK kali ini.
“Jadi intinya ini untuk menjamin tepat waktu karena akhir bulan harus naik ke Setneg dan Juni harus sudah mulai bekerja panselnya,” ujar Yusuf dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/5/2024).
Menurut Yusuf, komposisi tersebut merupakan komposisi yang ideal untuk segera mendapatkan capim KPK berikutnya sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Ini adalah komposisi yang ideal untuk di waktu yang tersisa ini agar semuanya tetap ada on schedule,” katanya.
Di sisi lain, meski komposisi didominasi unsur pemerintah, pihaknya menjamin bahwa pemerintah bekerja secara serius untuk memastikan pansel ini dapat diterima publik.
Selain itu, pihaknya juga memastikan para pansel KPK yang berasal dari unsur pemerintah benar-benar berintegritas.
“Integritasnya terjamin dan kapasitasnya memang sesuai bidangnya masing-masing,” imbuh dia.
