Hajinews.co.id — DPR menyepakati total belanja pemerintah dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 724,26 triliun dialokasikan untuk pendidikan.
“Untuk menjalankan kewajiban konstitusional, Badan Anggaran DPR mengalokasikan belanja pendidikan sebesar Rp 724,26 triliun,” kata Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam Rapat Paripurna pengesahan RAPBN 2025, Kamis, (19/9/2024).
Said mengatakan jumlah anggaran itu setara dengan 20% dari total belanja di APBN 2025. DPR berharap dengan besarnya anggaran ini, maka dunia pendidikan di Indonesia semakin inklusif.
“Kita harus akhiri anak-anak masa depan bangsa putus sekolah atau kuliah karena persoalan biaya pendidikan,” kata Said.
Sebelumnya, anggaran pendidikan di APBN 2025 sempat menjadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat pembahasan RAPBN mendorong DPR untuk mengkaji ulang porsi anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan, yakni sebesar 20% dari APBN.
Dia menyarankan agar mandatory spending sebesar 20% diambil dari pendapatan negara, bukan belanja negara. Sri Mulyani mengatakan, basis belanja wajib untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN itu selama ini rancu karena tidak memperhitungkan kondisi riil belanja negara.
Akibatnya, ketika kebutuhan belanja negara tengah tinggi yang disebabkan pelemahan kurs atau kenaikan harga minyak, mandatory spending itu harus terserap untuk kebutuhan belanja dalam rangka menopang belanja subsidi.
“Ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita seharusnya untuk pendidikan. Kalau 2025 dari belanja, dalam belanja itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi kocak, naik turun gitu,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).
Sumber: CNBCIndonesia
