JAKARTA, hajinews.id – Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengaku sangat heran atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun di satu sisi pemerintah tak kunjung menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Saiful menilai pemberian bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo kepada warga yang terdampak wabah Corona atau Covid-19 sia-sia. Sebab, saat ini justru rakyat yang sedang memberi bantuan ke negara.
Dia menegaskan bantuan itu berupa pembayaran harga BBM yang tinggi di tengah minyak dunia yang anjlok dan iuran BPJS Kesehatan yang kembali naik. “Ini seakan ramai-ramai rakyat disuruh menyumbang ke pemerintah dengan tidak diturunkannya harga BBM. Pemerintah sama halnya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat di tengah perekonomian terus merosot, PHK karena dampak Covid-19,” kata Siaful seperti dilansir dari Rmol, Senin (18/5/2020).
Karena itu Saiful jadi menganggap bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah sia-sia karena rakyat yang justru sedang memberikan bantuan ke pemerintah. Bahkan nilainya lumayan besar jika dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada.
“Anehnya ini konsepnya siapa? Kok sampai hari ini pemerintah anteng saja. Ini sama halnya rakyat kecil diberikan bansos lalu dikembalikan lagi melalui harga BBM yang seharusnya sudah turun,” kata Saiful.
Padahal, lanjut Saiful, turunnya harga BBM akan sangat bermanfaat bagi rakyat. Jika harga BBM turun, maka harga kebutuhan lainnya kemungkinan besar akan turun lantaran murahnya ongkos kirim
“Coba kalau misalnya harga BBM turun, semua tentu akhirnya akan bermanfaat kepada rakyat. Atau memang negara ingin mencekik rakyatnya dimasa sulit? Itu jangan sampai terjadi, karena rakyat yang akan jadi korban,” tegas dia.
Penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini diketahui banyak bermasalah. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat disederhanakan agar masyarakat dapat menerima bantuan lebih cepat.
“Sudah saya perintahkan kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), kepada Menteri Sosial dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya,” kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (16/5/2020).
Menurut dia, jumlah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah masih di bawah 30 persen dari total bantuan yang harusnya dikucurkan. “Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos Tunai, BST ini juga baru kurang lebih, informasi yang sata terima, 25 persen yang diterima oleh masyarakat sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima,” ujar Jokowi. (rah/berbagai sumber)
