JAKARTA, hajinews.id – Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade angkat bicara terkait kritikan Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Adian mengkritik utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Andre menduga, kritikan Adian tersebut terkait persoalan jatah kursi Komisaris BUMN. Diduga, nama-nama yang diusulkan Adian hingga saat ini belum diakomodir oleh Erick Thohir.
“Di komisi VI kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tetapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tetapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah,” jelas Andre, Minggu (14/6).
Lebih lanjut, Andre menyebut substansi kritikan Adian ke Erick Thohir salah alamat. “Tidak tepat membandingkan utang BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun,” kata Andre.
Menurut dia, tidak apple to apple, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap PDB. “Lagipula kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi di periode 2016-2018 bukan era sekarang,” ucapnya.
Andre juga meluruskan bahwa alokasi dana pemerintah yang sebesar Rp 152 triliun tidak semuanya dalam bentuk Dana Talangan. Alokasi dana pemerintah ke BUMN berdasarkan UU No 2 Tahun 2020 dan PP 23/2020 terdiri atas percepatan pembayaran utang pemerintah ke BUMN, penyertaan modal negara dan dana talangan.
“Dana Talangan hanya sebesar Rp 19,65 Triliun dari Rp 152 Triliun atau sekitar 12 persen dari total dana yang alokasikan. Porsi terbesar 75 persen justru digunakan untuk membayar utang pemerintah ke BUMN yang menjalankan penugasan PSO (Public Service Obligation) seperti PLN dan Pertamina, dan sisanya sebesar Rp 15,5 triliun dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara),” jelas Andre.
Dana talangan yang disoal oleh Adian ini sejatinya adalah pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan lengkap dengan bunganya.
“Dana talangan digunakan sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek, terutama kepada BUMN-BUMN yang terdampak Covid 19 dan mengalami tekanan arus kas. Selain itu dana ini digelontorkan sebagai upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara,” jelas Andre.
Karena itulah, menurut Andre, patut diduga Adian marah lalu kemudian melancarkan kritik kerasnya lantaran usulannya terhadap Ercik Thohir belum diakomodir hingga saat ini.
“Bisa saja, patut diduga kan. Silahkan diklarifikasi saja sama Adian, rumornya Adian minta tambahan,” imbuh Andre.
Menurut Andre, secara objektif dalam 8 bulan kabinet Jokowi periode kedua ini bekerja Erick Thohir termasuk Menteri yang cukup menonjol kinerjanya
“Sebagai Anggota Komisi VI, saya melihat Erick Thohir serius membenahi BUMN kita. Bung Adian ini kan bertugas di Komisi I, dia tidak update dengan isu-isu di Komisi VI. Lebih baik Adian fokus pada masalah di Komisinya seperti isu soal Papua yang mencuat belakangan ini,” ungkap Andre.
Andre memberi saran kepada Adian, Jika tidak puas dengan kinerja Menteri BUMN sebaiknya Adian diskusi dengan rekan-rekan partainya di Komisi VI untuk menyuarakan kegelisahannya.
“Jadi kemungkinan itu bung Adian. Lagian di Komisi I. Dia urus saja komisi I saja, kalau mau ada masukan, enggak puas tinggal ngomong dong sama Komisi VI teman dari PDIP. Urus Komisi I saja,” katanya.
Adian Dipanggil Jokowi Bahas BUMN
Sebelumnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara Jakarta Jumat, 12 Juni 2020. Adian datang sekitar pukul 13.40 WIB.
“Dia cerita waktu di penjagaan (Istana) dirapid (test). Sesuai protokol Covid ya,” kata Staf Adian, Musyafaur Rahman.
Dia menerangkan, pembicaraan antara Adian dan Jokowi berlangsung tertutup sekitar 1 jam 10 menit. Mereka berbicara empat mata tanpa didampingi pihak lain.
“Presiden menurut abang (Adian) mencatat informasi yang masuk. Diskusi berlangsung hangat, Bang Adian tetap dengan gayanya yang ceplas ceplos,” ungkap Musyafaur.
Dia menyebut, Adian dan Jokowi membahas soal situasi terkini di Kementerian BUMN. Adian menyoroti soal utang BUMN serta meminta pemerintah memberi perhatian ke UMKM bukan BUMN.
“Soal PHK yang terjadi di BUMN. Adian minta supaya skema aliran dana PEN ke BUMN tidak menyalahi PP/23/2020 bentuknya bukan utang atau talangan tapi PMN. Meminta negara lebih memperhatikan UMKM daripada BUMN,” tutur Musyafaur.
Selain masalah BUMN, kata Musyafaur, Adian juga mengungkapkan bahwa Jokowi akan meresmikan RS Pena 98 bulan ini. “Tambahan presiden juga rencananya akan meresmikan rumah sakit PENA 98 di Gunung Sindur dalam bulan ini,” pungkasnya. (wh/merdeka)
