JAKARTA, hajinews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi ekonomi Indonesia akan buram di 2020 karena berbagai faktor, di antaranya perang dagang Amerika dan China, kemerosotan ekonomi global, batubara anjlok di angka 45 persen, dan menurunnya komoditas.
Ekonom muda dari Universitas Indonesia (UI) Fitra Faishal berpendapat data faktual yang digelontorkan BPS merupakan tantangan bagi pemerintah. Tantangan tersebut tentu lebih berat dari 2019. Sebab, dari sisi eksternal semakin tidak mendukung adanya perbaikan. “Karena saat ini masih sangat dipenuhi ketidakpastian dan membaca arah kebijakan Trump juga enggak tahu ke mana arahnya,” ujar Fitra, Ahad (15/12/2019).
Dia mengaku pernah memprediksikan hal yang sama dengan BPS, yaitu pada 2020 ekonomi Indonesia akan mengalami pelambatan dan anjlok dari angka 5 persen yang digembar-gemborkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurut Fitra, hal itu lantaran tantangan Indonesia sendiri dari sektor domestik dari sisi industrinya cukup signifikan. “Dampaknya, akan ada krisis, Indonesia akan mengalami pelambatan, meski ada potensi lima persen dari sisi industri,” ujar dia.
Adapun mengenai pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang kerap menyebut Indonesia akan stabil di 2020, menurut Fitra sebatas sikap menjaga optimisme dari pemerintah. Pasalnya, pemerintah memang bertugas menggiring optimisme di tengah masyarakat. “Kita tidak bisa menyalahkan juga pemerintah, kalau pemerintah pesimis gimana nanti, justru ini tantangannya,” jelas Fitra.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebut bahwa rakyat akan lebih percaya pada data BPS. Sebab, BPS merupakan badan resmi pusat data di Indonesia dan tidak memiliki pretensi apapun dalam menyampaikan data faktual.
“Kita (rakyat) masih percaya pada BPS. Karena merupakan lembaga resmi yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ujang, Ahad (15/12/2019).
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan elemen pemerintah atau institusi politik yang memiliki tendensi politis untuk menutupi pertumbuhan ekonomi yang bakal carut marut di 2020.
“Institusi politik terkadang bisa membolak-balikkan keadaan. Bisa yang benar jadi salah, begitu juga sebaliknya,” katanya.
Lebih lanjut, Ujang menilai wajar jika BPS memprediksi perekonomian Indonesia di 2020 bakal suram. Penyebabnya bukan hanya resesi dunia yang berdampak pada kondisi ekonomi dalam negeri. Tapi juga karena daya beli masyarakat semakin melemah, kebutuhan meningkat, tapi pendapatan menurun.
“BPJS sudah naik, nanti listrik naik, BBM naik. Nilai ekspor juga lebih rendah dari impor. Gejala-gejala tersebut membuat ekonomi di 2020 bisa buram dan seram,” tegas Ujang.
Secara terpisah Direktur Eksekutif INDEF, Taufik Ahmad, meminta BPS terbuka dalam melakukan penghitungan dan metodologi dalam mengeluarkan data ekonomi faktual.
Taufik mengatakan, BPS merupakan institusi resmi pusat data yang dimiliki Indonesia, sehingga keabsahan data faktualnya tidak perlu diragukan oleh pemerintah. “Saya kira BPS tetap independen karena hasil analisisnya didasarkan atas perhitungan yang realistis soal ekonomi tahun 2020. Intinya kondisi 2020 lebih buruk dari 2019,” ucap Taufik, Ahad (15/12/2019).
Meski demikian, kata Taufik, BPS jangan hanya menyampaikan data hasil analisanya tanpa menjelaskan kepada publik metodologi apa yang digunakan untuk meramalkan kondisi ekonomi Indoensia di tahun 2020 mendatang. “BPS harus membuka ke publik soal hitungan dan metodologinya sehingga prediksi BPS sesuai kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dia menambahkan, jika BPS dan Kementerian Keuangan berbeda pendapat hal itu didasari oleh sikap optimisme dari pemerintah yang merasa yakin pertumbuhan ekonomi akan berjalan stabil di tahun 2020. “Kalau ada perbedaan dengan Kemenkeu, saya kira wajar karena pemerintah akan selalu membangun semangat optimisme.” (rah/rmol/pojoksatu)
