Jakarta, Hajinews.id – Setelah diam, akhirnya Presiden Joko Widodo angkat suara terkait tewasnya enam laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampe-Jakarta KM 50 pada pekan lalu. Jokowi hanya menekankan aturan hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).
Ia mengingatkan, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat dan membahayakan bangsa serta negara.
“Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan,” ujar dia.
Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, ia mengingatkan aparat penegak hukum harus tetap mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangan secara wajar dan terukur.
“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” kata Jokowi.
Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, kata dia, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” ucap dia.
Sebagaimana diketahui, enam orang laskar pengawal FPI Habib Rizieq Shihab meninggal dunia setelah ditembak aparat. FPI menilai tindakan ini merupakan pelanggaran HAM berat karenanya akan ditempuh upaya hukum agar kasus ini tidak lolos.
Sementara itu, Polda Metro Jaya mengatakan penembakan terhadap enam orang tersebut terpaksa dilakukan karena mereka mencoba membahayakan nyawa petugas di lapangan.
2 Komentar