JAKARTA, hajinews.id – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyarankan pemerintahan Indonesia, khususnya kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) internasional terkait kasus penindasan terhadap kaum Muslim Uighur.
“Coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak, lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada,” ucap Din saat ditemui di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).
Dugaan penindasan terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China, dinilai oleh Din Syamsuddin sebagai sesuatu yang belum jelas atau bias isu. Ia mengatakan, di satu sisi China menunjukan kepada ormas-ormas Islam Indonesia pada saat tour di Xinjiang, bahwa seolah-olah etnis Muslim Uighur tidak ditindas.nNamun disisi yang lain, media-media internasional memberitakan adanya aksi penindasan terhadap Muslim Uighur.
Secara pribadi, Din Syamsudin mengakui adanya kejahatan kemanusian yang dilakukan oleh China. Ia mengecam keras tindakan tersebut, karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemerintah Indonesia yang hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait Muslim Uighur, diminta Din untuk mengambil sikap kepedulian yang sama dengan cara membentuk TPF internasional.
“Pemerintah Indonesia menurut saran saya bersuara lah seperti yang saya rasakan itu. Karena orang lain pun (negara lain) kalau ada pelanggaran HAM juga teriak-teriak,” kata Din.
“Bukan karena itu Islam, tapi karena manusia. Kita harus menjaga harkat dan martabat Indonesia,” tambah Din Syamsuddin.
Sementara itu pengamat politik internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menganggap pemerintahan Jokowi harus berhati-hati mengangkat isu Uighur kepada pemerintah China.
Agung menganggap Indonesia tak bisa banyak berbuat apa-apa selain menggunakan jalur dialog dan diplomasi untuk membujuk Beijing bersikap terbuka dalam menjelaskan situasi di Xinjiang.
“Indonesia butuh kalkulasi serius untuk merespons isu Uighur ini karena ini isu sensitif bagi China. Karena memberi respons sekeras apapun pasti akan ada dampaknya bagi Indonesia sebab China tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya,” kata Agung saat ditemui dalam sebuah diskusi terkait pelanggaran HAM terhadap suku Uighur di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
“Daripada menggunakan megaphone diplomacy, soft diplomacy lebih baik digunakan Indonesia dalam menanggapi isu ini dengan pemerintah China. Teguran keras justru bisa berimbas buruk pada relasi bilateral kedua negara. Secara global, ketergantungan kita terhadap China juga tinggi.” (rah/rmol/cnnindonesia)
