MUI Dorong Negara Islam Desak China Setop Kebrutalan ke Uighur

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. (Detik Foto)
banner 400x400

JAKARTA, hajinews.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai hak asasi muslim Uighur di China kini terinjak-injak. MUI meminta negara-negara Islam yang berpartisipasi dalam Kuala Lumpur Summit 2019 mendesak pemerintah China untuk segera menghentikan kekerasan terhadap muslim Uighur.

Sekjen MUI Anwar Abbas menyatakan umat Islam dunia benar-benar tidak bisa menerima perlakuan jahat dan brutal yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap umat Islam Uighur. “Hak asasi mereka sebagai manusia benar-benar telah diinjak-injak oleh pemerintah China sampai-sampai untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang mereka miliki juga tidak bisa,” tegas Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/12/2019).

Bacaan Lainnya
banner 400x400

Anwar Abbas mengakui bahwa China sebagai negara memang berhak membuat aturan sendiri. Namun dia berharap China tetap menghormati hak asasi semua rakyatnya, termasuk hak-hak dasar muslim Uighur.

“Untuk itu MUI mengimbau para peserta pertemuan puncak negara-negara Islam di Kuala Lumpur atau KL Summit untuk bersikap tegas dan keras kepada pemerintah China dan mendesak negara yang bersangkutan untuk sesegeranya menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukannya terhadap muslim Uighur,” tegas Anwar Abbas.

Selain itu, dia menambahkan, pemerintah China harus memberi kesempatan kepada rakyat dan atau muslim Uighur untuk mendapatkan hak-haknya untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik.

Anwar Abbas khawatir jika kekerasan terhadap muslim Uighur masih terus berlanjut isu ini bakal meluas dan membuat rakyat di negara-negara Islam mendesak pemerintahnya bersikap tegas terhadap China.

“Karena kalau tidak, maka dunia akan terseret ke dalam ketegangan baru tidak hanya dalam skala global tapi juga lokal karena rakyat di setiap negara terutama umat Islam tentu akan meminta dan menuntut pemerintahnya untuk bersikap tegas terhadap pemerintah China, termasuk Indonesia, sehingga hal demikian akan sangat mengganggu bagi berjalannya pembangunan yang sedang mereka laksanakan,” papar Anwar Abbas. (rah/detik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *