Hajinews – Di tengah kondisi pandemi covid-19 dan resesi. Tokoh oposisi Tengku Zulkarnain meminta pemerintah untuk lebih sibuk mengurusi bidang pangan dan ekonomi ketimbang sibuk mengurusi radikalisme, intoleranisme, atau mengurusi organisasi Front Pembela Islam (FPI). Himbauan itu diutarakan berdasarkan pemberitaan bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat kelaparan serius.
Namun begitu, berita yang dibagikan Tengku Zul merupakan berita lama yang diterbitkan detiknews pada Kamis, 30 Juli 2020 lalu.
“Sibukkan urus Pangan dan Ekonomi. Jangan sibuknya urus RADIKAL, INTOLERAN dan FPI…Dunia menyoroti, dan mendaftarkan, serta sebut Negara kita masuk dlm daftar negara dgn Tingkat Kelaparan Serius…Masih belum sadar…?” tulis Tengku Zul di akun Twitternya, Selasa (29/12/2020).
https://t.co/lYpuxCPjrZ
Sibukkan urus Pangan dan Ekonomi.
Jangan sibuknya urus RADIKAL, INTOLERAN dan FPI…
Dunia menyoroti, dan mendaftarkan, serta sebut Negara kita masuk dlm daftar negara dgn Tingkat Kelaparan Serius…
Masih belum sadar…?— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) December 29, 2020
Adapun di dalam berita disebutkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta para pemangku kepentingan untuk serius membenahi sektor pangan di Tanah Air.
Masalah pangan dan kelaparan
Hal itu didasari atas terbitnya laporan The Global Hunger Index (2019) yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius. Diperkirakan 8,3 persen populasi tak mendapat gizi cukup, serta 32,7 persen anak balita mengalami stunting. Menurut Bamsoet data tersebut harusnya menjadi pengingat agar segera membenahi sektor pangan.
Mencukupi kebutuhan pangan kepada 267 bukanlah hal yang sulit. Indonesia seharusnya bisa jadi negara berkedaulatan pangan mengingat, pontensi yang dimilikinya, tanah yang subur, laut yang luas, dan udara segar untuk perkebunan.
Dalam penjelasannya Bamsoet menggaris bawahi, praktik impor yang merajalela. Indonesia masih import beras sejak 1960an, juga import jagung sejak 1989. Hingga luas lahan mencapai 570.000 km persegi, sektor pertanian belum mampu mempersembahkan yang terbaik.
“Jika di masa normal saja kondisi pangan bisa sesulit itu, apalagi di kondisi pandemi COVID-19. Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan adanya krisis pangan dunia akibat terganggunya jalur supply karena pandemi Covid-19. Kejadian tersebut menjadi cambuk bagi Indonesia untuk serius membenahi sektor pangan. Pembangunan desa harus digenjot sehingga para pemuda tak lagi melakukan urbanisasi. Pemuda harus bangga menjadi petani,” terang Bamsoet.
Terakhir, Bamsoet mengatakan, pemajuan sektor pertanian juga akan berdampak luas terhadap penerimaan devisa negara, serta mampu membuka banyak lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan menanggulangi kemiskinan. Pandemi COVID-19 telah membawa pelajaran besar agar kita tak lagi meninggalkan sektor pangan. *Ingeu-dsb
