Maklum, saat-saat itu, Jokowi baru belajar menguasai panggung. Baru berusaha belajar menjaga keseimbangan dan perimbangan seluruh kekuatan politik di negeri yang dipimpinnya.
Maka, kehadiran Partai Golkar yang memberi jaminan dan bisa dijadikan sekutu abadi, tentu saja berkah bagi Presiden Jokowi. Apalagi, Partai Golkar adalah partai besar. Bukan partai pelengkap penderita.
Lagi pula, kala itu, ada gangguan keleluasaan Jokowi karena ada ketidakharmonisan antara dirinya dengan Megawati bersama PDI-P. Pangkal soal, ada pada Menteri BUMN masa itu, Rini Sumarmo.
Menteri Jokowi ini, adalah sekutu lama Megawati yang menurut kisah, tiba-tiba berlagak dan menjadi orang terdekat Presiden, dan membokongi Megawati. Pada masa-masa itulah muncul istilah “petugas partai.”
Dengan alur kisah ini, bisa saja publik menganggap adanya kemungkinan motif Presiden Jokowi untuk melindungi Setya Novanto.
Setya Novanto dinyatakan tersangka pada 17 Juli 2017. Bila Novanto masuk bui, maka tentu saja konstelasi percaturan pengusungan Jokowi untuk periode kedua, bisa berantakan.
Maka, menurut jalan pikiran ini, Presiden Jokowi memang bisa terganggu dengan langkah-langkah KPK terhadap Setya Novanto.
Kisah belum berakhir sampai di sini. Kita tentu masih ingat cerita tentang “papa minta saham” berkaitan dengan Setya Novanto yang meminta saham Freeport.
Menteri ESDM era tersebut, Sudirman Said, melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 16 November 2015.
Sudirman Said memberikan rekaman utuh percakapan Setya Novanto dan seorang pengusaha, Riza Khalid serta Ma’ruf Syamsuddin, Presdir Freeport.
Mahkamah Kehormatan memutuskan Setya Novanto bersalah, dan ia dilengserkan sebagai ketua DPR RI. Namun, hari yang sama, Novanto menyatakan mengundurkan diri.
Ironinya, Sudirman Said sebagai pembongkar kejahatan, harus mengakhiri pengabdiannya di republik sebagai menteri. Ia justru kena reshuffle pada 27 Juli 2016.
Namun, mengapa baru sekarang Agus Rahardjo memuntahkan pengetahuan dan pengalamannya itu?
Saya menduga keras, barulah ada seorang jurnalis yang bertanya, mendesak dan membujuk Agus Rahardjo untuk membuka tirai yang selama ini ditutupinya.
Di sinilah kehebatan seorang Rosiana Silalahi, Pemimpin Redaksi Kompas TV. Ia mampu mencari narasumber yang tepat secara tematis dan momentum.
Selain dengan naluri tajam, Rosi memang memiliki kehandalan dalam metode untuk menggali dan menemukan jawaban.
Kemungkinan lain, Agus Rahardjo sudah tak tahan melihat pat gulipat permainan hukum di negeri kita ini.
Bisa jadi, Agus Rahardjo berkaca dari kasus Mahkamah Konstitusi yang dipermainkan sedemikian rupa untuk kepentingan kelanjutan kekuasaan. Lalu, Agus baru sadar bahwa lembaganya pun pernah hendak diintervensi kekuasaan.
Apa pun posisi kita melihat alur kisah tentang Setya Novanto tersebut, secara hukum, Presiden Jokowi masih pelik untuk disidik karena ucapan Agus Rahardjo barulah bersifat pernyataan sepihak.
Penegakan hukum harus memegang prinsip evidence must go beyond reasonable doubt.
Sebaliknya, bila pernyataan Agus Rahardjo di kemudian hari bisa terkonfirmasi secara faktual, maka Presiden Jokowi layak tidak tidur nyenyak. Bisa-bisa akan menimbulkan kegaduhan politik yang berujung ke pemakzulan (impeachment).
Sumber: kompas
