Hajinews.co.id – Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk program susu dan makan siang gratis anak sekolah di Indonesia.
Apa benar?
Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran Eddy Soeparno membenarkan rencana itu akan diterapkan saat Prabowo betul-betul dilantik nantinya sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Namun, ia menegaskan, kebijakan itu bagian dari program penataan anggaran subsidi energi.
“Penataan, jadi ya subsidinya itu dialokasikan untuk lebih tepat sasaran,” kata Eddy dilansir dari laman CNBC Indonesia, Jumat (16/2/2024).
Eddy mengatakan, penataan anggaran subsidi energi itu penting karena pada 2022 saat anggaran subsidi membengkak menjadi Rp 500 triliun yang menikmatinya 80% adalah kalangan orang mampu. Demikian juga anggaran energi untuk tahun ini yang mencapai Rp 350 triliun.
Dengan demikian, ia menekankan, ketika anggaran itu ditata maka bisa menjadi pelengkap dari sumber pendanaan anggaran untuk program susu dan makan siang gratis yang diperkirakan mencapai kisaran Rp 400 triliun.
“Sehingga yang subsidi kita siapkan sekarang Rp 350 triliun sesungguhnya enggak perlu sebesar itu, nah uangnya kan bisa digunakan untuk yang lain-lain,” tegas Eddy.
Meski demikian, Eddy juga menegaskan, sumber pendanaan program susu dan makan siang gratis anak sekolah Indonesia bukan hanya diperoleh dari penataan subsidi energi, melainkan sebagian besar dari peningkatan penerimaan negara.
“Jadi kan dibutuhkan Rp 400 triliun, dari mana sumber dananya? sumber dananya adalah pertama dari penguatan sumber pendapatan pajak, caranya bagaimana? ekstensifikasi dan intensifikasi,” ungkapnya.
Melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, Eddy mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan memperoleh tambahan peningkatan rasio pajak sekitar 1% dari produk domestik bruto, yakni sekitar Rp 210 triliun untuk anggaran program susu dan makan siang gratis.
“1% dari rasio pajak kita yang sekarang ini masih sangat rendah, naik 1% saja itu bisa ada tambahan pendapatan negara Rp 210 triliun karena PDB kita kan Rp 21.000 triliun,” tutur Eddy.
Ekstensifikasi dan intensifikasi ini akan diterapkan dengan kembali menyisir wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Menurut Eddy, dari 147 juta orang yang bekerja di Indonesia, saat ini baru 30% yang memiliki NPWP, dan dari 30% itu juga masih ada yang belum jujur mengungkapkan besaran penghasilannya.
“Mau tidak mau nanti harus melakukan penyisiran terhadap mereka-mereka yang sudah bekerja tapi belum memiliki NPWP. Caranya bagaimana? ya kita kerja sama dengan pihak perbankan untuk mendapatkan informasi,” ungkap Eddy.
Selain dari penataan subsidi dan ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak, Eddy menyebutkan bahwa anggaran program susu dan makan siang gratis juga akan diperoleh dari penataan anggaran-anggaran yang tidak perlu di Kementerian atau Lembaga (K/L).
“Anggaran yang ada di K/L bisa kita sisir satu per satu lagi, karena kan biaya rapat, biaya pembuatan UU, biaya buat peraturan itukan mahal sekali, produknya juga kita belum lihat seperti apa, nah itu kalau di sini satu per satu bisa dapat,” tegas Eddy.
Belum lagi jangka menengahnya ada peningkatan pendapatan negara dari program hilirisasi, yang memberi nilai tambah pada komoditas ekspor Indonesia. Dengan begitu, Eddy memastikan penerimaan negara akan semakin kuat ke depan dari berbagai kebijakan yang akan diterapkan Prabowo-Gibran itu.
“Jadi banyak sumber-sumber pendapatan yang sesungguhnya kalau kita sisir itu tidak hanya mencukupi untuk program anggaran susu tetapi malah lebih untuk anggaran-anggaran lain juga,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, seusai Pilpres 2024 digelar pada Rabu lalu (14/2/2024), hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Jumat (16/2/2024) pukul 15:00 WIB menunjukkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran unggul.
Kedua pasangan itu sudah memperoleh suara 57% atau melampaui batas satu putaran Pilpres 2024 yang harus lebih dari 50%. Hasil perhitungan suara itu per 14:00 WIB dengan 54,91% data Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah tertampung.
0 Komentar