Meskipun politik identitas mulai memudar dan rasionalitas politik semakin meningkat, tentu saja masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam dinamika pasca kontestasi pemilu tahun 2024. Ancaman polarisasi politik, hoaks, dan ujaran kebencian masih menjadi masalah yang perlu diatasi dengan bijaksana.
Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, memudarnya politik identitas dan meningkatnya rasionalitas politik dalam dinamika kontestasi pemilu tahun 2024 merupakan sebuah tren dan berdampak positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Dampak positif tersebut diantaranya adalah: pertama, Peningkatan Fokus pada Isu Substansial. Pemilih akan lebih fokus pada isu-isu kebijakan, kinerja, dan visi kandidat daripada identitas politik mereka, yang dapat meningkatkan kualitas debat publik dan preferensi keputusan pemilih.
Kedua, Penguatan Demokrasi. Dengan berkurangnya politik identitas, pemilu dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan murni, di mana kandidat dinilai berdasarkan merit dan programnya.
Ketiga, Integrasi Sosial. Memudarnya politik identitas dapat mendorong persatuan nasional dan mengurangi polarisasi yang sering kali diperparah oleh sentimen politik identitas yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Di mana politik identitas yang menggunakan sentimen, suku, bangsa dan agama memiliki sentimen sensitif di tengah keberagaman dan pluralitas yang ada di Indonesia.
Dan Keempat, Kepemimpinan yang Lebih Meritokratis. Kandidat yang terpilih akan lebih berkualitas dalam hal keahlian dan pengalaman, karena pemilih membuat keputusan berdasarkan faktor-faktor ini daripada sentimen identitas kelompok.
Sedangkan dampak negatif dari menurun atau memudarnya intensitas politik identitas dalam dinamika pemilu juga memiliki dampak negative diantaranya: Pertama, potensial pengabaian minoritas. Jika politik identitas memudar tanpa sistem yang memastikan representasi yang adil, kelompok minoritas mungkin merasa tidak terwakili dan terpinggirkan.
Kedua, Kehilangan Dukungan untuk Isu Spesifik. Isu-isu yang secara khusus mempengaruhi kelompok tertentu mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup jika politik identitas tidak lagi menjadi faktor penting.
Ketiga, Perubahan Strategi Politik. Partai politik dan kandidat mungkin perlu menyesuaikan strategi kampanye mereka, yang bisa menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengandalkan politik identitas.
Dan keempat, Ketidakpastian Politik: Transisi dari politik identitas ke politik yang lebih berbasis isu mungkin menciptakan ketidakpastian dalam jangka pendek, karena pemilih dan partai politik menyesuaikan diri dengan lanskap baru.
Dengan demikian, diharapkan pemilu mendatang khususnya pilkada serentak tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan lebih damai dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu mewakili kepentingan rakyat. Pemilu tahun 2024 di Indonesia, jika memang menunjukkan penurunan politik identitas, akan menjadi titik penting untuk melihat bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pilkada, kualitas demokrasi, dan stabilitas politik di negara tersebut.
