Komitmen “tak akan mengganggu” tentu saja penting bagi Prabowo. Berkali-kali ia menegaskan pemerintahannya tak mau diganggu. Sayangnya, hingga menjelang Rakernas pertemuan Megawati dan Prabowo hanya rencana.
Komitmen tersebut akan membuahkan dukungan politik dari gerbong Prabowo terhadap PDI-P untuk memimpin parlemen sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Sebagai pemenang Pemilu 2024, menurut UU MD3, PDIP berhak untuk mendapatkan kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut hemat saya, skenario 1 itu moderat dan paling realistis. Tak menimbulkan kegaduhan politik menjelang transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Stabilitas politik relatif terjaga.
Prabowo akan merasa nyaman sebagai pemimpin pemerintahan. PDI-P pun masih tetap memimpin parlemen, meski mayoritas anggota parlemen pendukung pemerintah.
PDI-P masih bisa kritis terhadap kebijakan dan program pemerintah. Namun, tak akan mengganjal program dan kebijakan tersebut.
PDI-P juga tak akan kehilangan muka di depan pendukung setianya. Megawati juga dianggap konsisten dengan kritik-kritiknya terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan “amicus curiae” (sahabat pengadilan) yang diajukannya kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Meski “amicus curiae” itu diajukan sebagai warga negara, bukan Ketua Umum PDI-P.
PDI-P masih bisa memainkan narasi kerakyatan yang menjadi prinsip ideologi politiknya melalui kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah.
Kritik-kritik konstruktif tetap dibutuhkan oleh pemerintahan dalam kerangka demokrasi. Kritik-kritik konstruktif butuh saluran politik, terutama di parlemen.
Di samping itu, skenario 1 juga tak dibebani relasi Megawati dan Jokowi yang bergaris putus-putus. Susah membayangkan titik temu keduanya. Boleh jadi sejarah yang kelak memaksa. Sebagaimana titik pisah mereka, sejarah pula yang memaksa.
Selanjutnya, skenario 2, PDI-P masuk di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagaimana diinginkan Prabowo. Ada perubahan garis relasi antara Megawati dan Prabowo. Garis relasi itu menebal, menunjukkan hubungannya bertambah baik.
Skenario 2 tentu saja menambah kuat pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo sangat diuntungkan, karena mendapatkan tambahan dukungan politik parlemen secara signifikan.
Skenario 2 juga menguntungkan PDI-P. Hak untuk memimpin parlemen tak akan terganggu. Jatah kursi menteri pun tentu saja disediakan oleh Prabowo untuk PDI-P. Pun jabatan kenegaraan lain terbuka pula untuk PDI-P.
