Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id—DPR menyatakan telah memberi ratusan masukan kepada BPJS Kesehatan, namun hal itu diabaikan. Termasuk di antaranya permintaan iuran premi BPJS Kesehatan kelas III untuk tidak dinaikkan.
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mempertanyakan pola pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada saat banyak permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tersebut.
“Pengawasan sehari-hari kan ada di Dewan Pengawas. DPR tidak bisa mengawasi terus menerus. Karena itu, Kami minta Dewan Pengawas betul-betul mengawal BPJS Kesehatan dengan benar,” kata Saleh di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan sudah mengeluarkan 213 saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi.
Karena itu, Saleh mempertanyakan saran, nasihat, dan pertimbangan apa yang sudah Dewan Pengawas berikan kepada direksi karena sepertinya tidak berdampak apa-apa.
“BPJS Kesehatan tetap defisit, tetap buruk layanannya, tetap ada keluhan dari masyarakat. Saran apa yang sudah diberikan Dewan Pengawas?” tanyanya.
Di tempat terpisah pengamat ekonomi, Rizal Ramli menyororti kenaikan hingga 100 persen iuran Badan BPJS Kesehatan yang ditetapkan pemerintah per 1 Januari 2020.
Mantan Menko Kemaritiman dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu menilai, ada cara-cara lain yang bisa digunakan untuk memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan tanpa menaikan iuran.
“Satu kurangi beban bunga surat utang yang 8,34 persen kalau dikurangi 1,5 persen saja cukup dapat uang Rp 29 trilliun, cukup buat nutupin BPJS,” ujar Rizal Ramli disela-sela seminar nasional Ekonomi Indonesia di IAIN Surakarta, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo Kamis (7/11/2019).
Dari berbagai sumber
