Daftar Donatur Palestina
Kekhawatiran pemerintah soal munculnya ancaman radikalisme yang disusul dengan menerbitkan SKB 11 Menteri soal penanganan radikalisme dimentahkan oleh hasil survei.
Survei Parameter Politik Indonesia menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam keadaan darurat radikalisme dan islam politik, seperti yang digembar-gemborkan pemerintah belakangan ini.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memaparkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia termasuk golongan moderat. Hal ini ditunjukkan dengan data yaitu sebanyak 81,4 persen masyarakat menganggap Pancasila dan agama sama penting. “Sedangkan kelompok yang menyatakan agama lebih penting dari Pancasila hanya 15,6 persen,” ujar Adi di Jakarta saat merilis hasil surveinya, Jumat, 29 November 2019.
Survei Parameter Politik Indonesia digelar pada 5-12 Oktober 2019 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling yang melibatkan sampel sebanyak 1.000 responden.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Adapun margin of error survei ini sebesar ± 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Menanggapi hasil survei ini, politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, tak seharusnya negara mencurigai agama lewat polisi-polisi masjid yang mengawasi ceramah ustad-ustad. Nasir menegaskan SKB 11 Menteri juga seharusnya ditiadakan, sebab Indonesia tidak sedang darurat radikalisme.
“Kalau sekarang kan kondisinya seolah-olah Indonesia ini sedang genting. Semua dicurigai. Kalau tidak darurat radikalisme kan, nanti saya bisa usul SKB 11 Menteri itu dicabut saja,” ujar Nasir Djamil di lokasi yang sama.
Sebelumnya Nasir meminta pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak menjadikan isu radikalisme untuk menghilangkan sejumlah isu krusial yang seharusnya mendapatkan perhatian.
Dia menyatakan bahwa menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa, mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” kata Nasir.
Lebih jauh Nasir mengkhawatirkan dimunculkannya isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang sebenarnya membutuhkan perhatian serius saat ini.
“Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” kata dia. (Tempo)
