Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id, Ketua PP Muhammadiyaj Anwar Abas mengaku bingung dengan cara Menteri Agama mengatur umat, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang akan mulai berlaku pada 10 Januari nanti.
“Saya bingung melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Sepertinya semua aspek kehidupan dan aktivitas dari masyarakat mau diatur dan akan dibiayai oleh pemerintah,” ujar Buya Anwar seperti dilansir Republika.co.id, Sabtu (30/11/2019).
Menurut dia, cara-cara yang dilakukan pemerintah tersebut belum baik bagi perkembangan masyarakat. Justru, kata dia, dengan mengatur majelis taklim akan memasung kreatifitas masyarakat, khususnya umat Islam dalam menyebarkan dakwah.
“Apakah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan memasung inovasi dan kreatifitas masyarakat? Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa untuk bisa dinamis dan tidaknya suatu masyarakat sangat tergantung kepada ada atau tidaknya kebebasan yang mereka miliki,” ucapnya.
Buya Anwar juga melihat sekarang ini pemerintah cenderung ingin mengawasi semua kegiatan masyarakat, terutama umat Islam. “Pertanyaan saya apakah hal ini tidak akan membuat masyarakat kecewa kepada pemerintah karena mereka telah merasa sumpek dengan kehadiran dari kebijakan yang sangat membatasi kebebasan mereka ya?” ungkapnya. (Fur/republika).
