Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta pimpinan KPK yang baru untuk dapat menyelesaikan kasus korupsi yang belum naik ke persidangan.
Salah satu kasus yakni penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Syamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim.
“Kalau BLBI kan paling tidak kami merintis satu. Mudah-mudahan ada yang meneruskan,” kata Agus di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
Agus menuturkan, kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 3,7 triliun itu membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikannya. Mengingat kasus itu cukup kompleks. Belum lagi kasus lain yang melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri.
Agus mencontohkan, kasus suap pengadaan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC serta pencucian uang yang menjerat eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo. KPK, lanjut Agus, butuh waktu dua tahun lebih untuk mengusut perkara ini.
“Kita mau bawa (kasus) Garuda ke persidangan itu juga diperlukan waktu yang lama. Berhubungan dengan banyak lembaga lintas negara. Jadi masalahnya di situ,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar, merespons warisan kasus itu. Menurutnya, pimpinan baru bakal menetapkan skala prioritas dalam mengusut kasus.
Akan ada pengelompokan kasus mana saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal itu akan dibahas sebelum lima pimpinan KPK baru dilantik Presiden Jokowi.
“Pimpinan akan melihat (kasus) mana yang prioritas. Karena kami kan ada induksi dari 16 Desember sebelum pelantikan. Jadi kita akan mulai belajar berbagai hal di sini. Penyesuaian,” pungkas mantan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini. (wh/jawapos)
