Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pernah menyampaikan kepada Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian jika soal Uighur mengganggu umat Islam di Tanah Air.
Hal itu ia sampaikan saat pertemuan tertutup yang digelar 5 Desember 2019 lalu.
“Saya undang Dubes China ke Kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya, Rabu (25/12/2019).
Mahfud juga mempertanyakan alasan mengapa bisa terjadi konflik dengan Uighur di Xinjiang, sedangkan di daerah lain kaum muslimin China aman saja.
Ia mengaku pertanyaan itu diajukan bukan dalam rangka mengintervensi pemerintah China tetapi hanya berdiskusi dalam rangka ingin tahu pokok permasalahannya. “Saya tegaskan bahwa kita tak ingin ikut campur tapi ingin tahu masalahnya. Setelah dia menjelaskan, ya, sudah. Kita tak mau intervensi,” ujar Mahfud.
Mahfud tertarik ingin tahu karena mengaku sering pergi ke China dan melihat banyak masjid, restoran halal, dan pemukiman-pemukiman muslim. “Rasanya aman saja. Kok di Uighur ada yang begitu?” tanya Mahfud.
Mahfud menambahkan Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah China. Karena itu, Indonesia tidak ingin mengintervensi dan menganggap itu urusan internal pemerintah China. “Maka diplomasi yang dilakukan ya lunak saja. Saya minta penjelasan langsung kepada Dubes China,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang dinilai seolah tak peduli atas dugaan penindasan yang dialami etnis minoritas Muslim Uighur di China.
Jimly, yang juga duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menilai, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut pemerintah enggan mencampuri urusan negara lain, tak mencerminkan falsafah sila ke-2 dari Pancasila. “Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila harus jadi rujukan sikap universalitas kemanusiaan,” kata Jimly, Selasa (24/12/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menekankan, Indonesia memiliki falsafah hidup yang jelas, yakni Pancasila sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ia berpesan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meneladani Pancasila, terlepas dari sikap politik pemerintah terhadap China.
“Di manapun terjadi kasus-kasus kemanusiaan, terlepas dari perbedaan-perbedaan kepentingan politik antarnegara, antarbangsa, antaretnis ataupun antaragama,” tutur Jimly. (rah/antara)
