Daftar Donatur Palestina
SAMARINDA, hajinews.id – Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekprov Kalimantan Timur Abu Helmi mengungkapkan, perusahaan China Railway Liuyuan Group (CRLG) berniat melakukan investasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Kaltim.
Abu Helmi menye butkan CRLG merupakan BUMN terbesar kedua di Negara berjuluk Tirai Bambu itu. “Mereka mau berinvestasi di Kaltim. Menyangkut infrastruktur jalan tol, kereta api, dan bendungan. Ketiga ini minatnya. Mereka sudah berkeinginan,” kata Abu Helmi di Samarinda, Selasa (14/1/2020).
Menurut Abu Helmi, keinginan BUMN China tersebut sejalan dengan peluang investasi di Kaltim yang sangat terbuka dalam rangka membangun infrastruktur. Ada rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan, jalan tol, rel kereta api, bendungan, dan normalisasi Sungai Karang Mumus Samarinda.
Abu Helmi memerinci, jembatan tol Balikpapan nantinya yang akan menghubungkan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Kemudian rencana pembangunan tol Samarinda-Bontang sepanjang sekitar 94 kilometer. “Mereka antusias ingin berinvestasi di sini,” ucap Abu Helmi.
Begitu juga untuk proyek pembangunan rel kereta api Kubar-Paser-PPU-Balikpapan sepanjang sekitar 180 kilometer. Dulunya kegiatan ini ditangani PT Kereta Api Borneo. Bisa bekerja sama B to B (business to business). Pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab akan membantu koordinasi memfasilitasi pertemuan maupun mendukung koordinasi percepatan perizinan.
“Untuk proyek bendungan Telake, Paser, mereka juga berminat. Untuk itu, disarankan melakukan langkah sama, yakni B to B dengan pihak perusahaan yang melaksanakan pembangunan bendungan,” kata Abu Helmi.
“Terakhir untuk kegiatan normalisasi Karang Mumus Samarinda. Kita mendorong mereka berperan sebagai investor, bukan operator,” lanjut dia.
Sebagai penunjang, Pemprov Kaltim akan mendampingi investor China tersebut untuk memperoleh data dan percepatan investasi perizinan untuk kemudahan berusaha.
Sebagai langkah awal, mereka diarahkan mendatangi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jalan Tol, Bendungan, maupun Karang Mumus. Sedangkan untuk kereta api disarankan menghubungi Dinas Perhubungan dan Bappeda untuk ketersediaan datanya. (rah/antara)
