Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kembali kondisi keuangan PT Asabri (Persero) cukup stabil sehingga sampai sejauh ini dana nasabah yang merupakan duit para prajurit TNI, Polri dan PNS Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinyatakan aman. Kondisi tersebut berbeda dengan kasus yang mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Ya saya sampaikan laporannya bahwa memang seperti yang saya sampaikan kondisi keuangan (Asabri) stabil,” ujar Erick setelah bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Sementara terkait kabar penurunan portofolio saham milik Asabri, Erick belum bisa banyak menanggapi. “Apakah ada penyelewengan penurunan harga saham, ya tentu harus dibuktikan,” kata Erick.
Erick mengatakan jika ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus anjloknya portofolio investasi Asabri maka pihaknya menyerahkan ke aparat penegak hukum untuk mengusutnya. Pihak kepolisian sudah memberikan pernyataan lebih jauh soal Asabri. Domain dari Asabri yang terkait hukum sambung Erick bukan ada di BUMN.
“Apa ada penyelewengan dari pada penurunan aset karena salah investasi kan ada prosesnya sendiri. Biar itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN. Kalau kami kan lebih ke korporasinya,” papar Erick.
Selebihnya Erick menolak berkomentar lebih banyak saat ditanyai adanya dugaan korupsi senilai Rp 10 triliun lebih di Asabri. “Ya saya enggak bisa komen, karena tentu prosesnya itu ada yang lain-lainnya juga,” ucap Erick. “Isunya antara operasional berjalan baik, tapi kalau misalnya ada penyelewengan, ya itu proses hukum.”
Dalam kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa dana pensiunan sampai jaminan kematian milik para prajurit TNI/Polri/Kemenhan dijamin aman.
“Saya baru bicara dengan Menteri BUMN. Banyak hal, karena kerjaan kami banyak, tapi yang sekarang sering saudara tanyakan dan pasti akan ditanyakan, yang belakangan ini diributkan,” kata Mahfud.
Mahfud memang sempat menyebutkan ada dugaan korupsi di Asabri hingga mencapai Rp 10 triliun lebih. Namun belakangan dia justru mengklarifikasi lagi dan mengatakan hal tersebut dilihat melalui media. “Dua hari sebelum itu sudah ramai di media, terjadi penurunan nilai aset karena salah kelola,” ucap Mahfud.
Secara terpisah, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja dalam jumpa pers membantah pemberitaan bahwa telah terjadi dugaan korupsi di perusahaannya.
“Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yg dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny, dalam konferensi pers yang berlangsung singkat Kamis (16/1/2020).
Sonny meminta publik agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Saya tegaskan berita-berita tersebut berita tidak benar,” ujar Letnan Jenderal TNI (Purn.) ini.
Bahkan Sonny menegaskan pihaknya siap menempuh jalur hukum bila masih masih ada pemberitaan negatif dan tendensius mengenai Asabri.
Sementara itu Jumat ini (17/1/2020), Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyatakan sudah memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asabri.
Idham menyebutkan tim gabungan itu terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. (rah/berbagai sumber)
