Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id-Sejak tiga tahun lalu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum pernah mengalami penyesuaian. BPIH masih berada di kisaran Rp 35 juta per-orang. Padahal, setiap tahun beberapa komponen yang menyertainya, seperti tarif penerbangan dan makanan terus mengalami peningkatan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus membenarkan sejumlah komponen BPIH kembali meningkat di 2020 ini. Dia menyebut, misalnya ada pengharusan pemberlakuan visa dari Kerajaan Arab Saudi sebesar 300 Real per-kepala. Padahal pada 2019 hal tersebut belum ada.
“Masalahnya ketika menteri (Menteri Agama Fachrul Razi) rapat dengan Komisi VIII, dia menyatakan tidak akan ada kenaikan. Padahal tahun ini ada banyak komponen biaya tambahan yang memang tidak bisa dihindari,” kata Ihsan, saat dihubungi INDOPOS di Jakarta, Sabtu (18/1).
Selain soal visa, sambung Ihsan, ada pula penambahan fasilitas makan yang sebelumnya 40 kali menjadi 50 kali. Lalu DPR pun meminta supaya uang living cost atau uang saku tetap 1.500 Real per-orang, tidak dikurangi menjadi 1.000 Real seperti yang diusulkan oleh pemerintah
“Karena pengalaman sebelumnya untuk bayar DAM saja, rata-rata jamaah Indonesia harus bayar DAM sekitar 400 sampe 600 Real, jadi sisanya hanya sedikit. Jadi kita minta supaya uang living cost tetap di 1.500 Real,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono mengatakan, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, perlu dilihat secara komprehensif.
”Pertama, kita tahu inflasi setiap tahun sekitar 3 persen. Kedua, kualitas pelayanan terus meningkat dan jenis pelayanan juga meningkat,” katanya.
Menurut Agus, idealnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji juga mengalami penyesuaian. “Jika per-tahun inflasi 3 persen maka selama 5 tahun mestinya disesuaikan sekitar 15 persen,” lanjutnya. (wh/ip)
